TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Penyehatan Perbankan Nasional mengaku telah melaksanakan salah satu rekomendasi tim independen yang difasilitasi Kantor Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional sudah sejak tahun 2000. "Nothing is new for me (tidak ada yang baru buat saya)," kata Ketua BPPN Syafruddin Temenggung kepada wartawan di Kantor BPPN Jakarta, Selasa (13/8). Ia mencontohkan pihaknya sudah melakukan program asset bonds swap atau obligasi yang bisa dipertukarkan dengan aset-aset milik BPPN. Jadi, sekali lagi ia tegaskan, pihaknya bukan pada tingkatan berbicara, karena sudah dikerjakan. "ABS sudah saya kerjain, yang lain-lain akan saya kerjain," tandas Syafruddin. BPPN, ujar dia, juga akan mengkaji beberapa bank yang berada di bawah BPPN yang memiliki kemampuan dan rasio kecukupan modal (CAR) yang tinggi, seperti Danamon dan Niaga. Terutama, karena kedua bank tersebut akan membagikan keuntungan atau deviden kepada pemegang saham. "Dividen saya kasih (dalam bentuk uang), tapi langsung saya ambil bondsnya (obligasi)," jelas dia. Jadi, Ketua BPPN mengungkapkan yang masuk ke BPPN sebagai share holder atau pembagian saham dalam bentuk bond recapitulation atau obligasi rekap. Hanya saja, tambah dia, penarikan obligasi memerlukan kajian terlebih dahulu. "Itu tidak bisa sembarang," ujar Syafruddin. Ia beralasan BPPN memberikan obligasi kepada bank yang bersangkutan untuk menggantikan CAR yang tadinya negatif menjadi positif. "Nah kalau kita (BPPN) ambil lagi akan menjadi negatif lagi," kata dia, "kita harus hati-hati di situ". Ketika ditanya apakah obligasi yang ditarik untuk tujuan penyesuaian CAR bank-bank tersebut, ia mengatakan akan melihat kondisi dari bank itu sendiri. Menurutnya, ada tiga fungsi bank yang perlu diperhatikan, yaitu CAR, retabilitas dan solvabilitas. "Jadi kita tidak bisa mengurangi CAR dengan mengambil itu (obligasi). Kalau tiba-tiba dengan kita mengambil bonds (obligasi) itu fungsi intermediasinya tidak jalan. Jadi begini deh, kajian-kajian itu (tim independen) sih baik sekali, dan tahun 200 saja saya sudah melakukan itu," jelas Syaffrudin. Seperti diberitakan sebelumnya tim independen yang dipasilitasi Kantor Menteri Negara PPH/Bappenas merekomendasikan penarikan obligasi atau utang pemerintah dari bank-bank peserta rekapitalisasi dengan lima cara. Salah satunya, penukaran obligasi dengan aset-aset BPPN. Obligasi yang bisa ditarik dengan cara ini senilai Rp 40,63 triliun. (Kurniawan-Tempo News Room)