Ketergantungan Ekonomi Kota Kediri dari PT Gudang Garam Harus Mulai Dikurangi  

Reporter

Editor

Kamis, 20 Mei 2010 09:13 WIB

TEMPO/Achmad Budi
TEMPO Interaktif, KEDIRI - Pemerintah Kota Kediri didesak membangun kekuatan ekonomi secara mandiri tanpa terus bergantung pada PT Gudang Garam. Selama ini perusahaan rokok tersebut menyumbang 75 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Rp 27 triliun kepada pemerintah daerah setempat.

Pemimpin Bank Indonesia Kediri Mastsino mengatakan ketergantungan sektor ekonomi Pemerintah Kota Kediri terhadap keberadaan PT Gudang Garam harus mulai dikurangi. Dia khawatir masalah itu memilik dampak yang sangat besar pada masyarakat Kediri. “Kalau dilepas Gudang Garam, Kota Kediri ini seperti kecamatan,” sindir Matsisno, Kamis (20/5).

Menurut pengamatan Bank Indonesia, multiply effect ekonomi Gudang Garam sangat mempengaruhi penjualan nilai jasa dan barang masyarakat. Di lain sisi, kondisi ini sangat mengancam stabilitas ekonomi jika sewaktu-waktu perusahaan rokok tersebut berhenti berproduksi.

Karena itu Matsisno berharap kepada pemerintah setempat untuk mulai menciptakan peluang-peluang baru. Di antaranya dengan mempercepat pendirian lembaga pendidikan Politeknik Kediri yang bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.

Keberadaan perguruan tinggi negeri itu diprediksi akan menumbuhkan mata rantai baru di Kota Kediri, hingga lambat laun memperkecil tingkat ketergantungan pada Gudang Garam. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Kota Malang dan Jember yang cukup pesat dengan keberadaan kampus negeri. “Pemerintah harus bisa mendirikan kampus negeri di Kediri,” katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2006, PDRB Kota Kediri mencapai Rp 37 triliun. Dari jumlah tersebut 75 persen atau sekitar Rp 27 triliun disumbang Gudang Garam.

Terpisah Direktur Perguruan Tinggi Politeknik Kediri Muhammad Zaini mengaku kesulitan mendapatkan akreditasi dari Direktorat Pendidikan Tinggi. Sejak didirikan pada 2008 lalu, hingga saat ini jumlah mahasiswa di kampus tersebut tak lebih dari 160 orang. Mereka terdiri dari sembilan mahasiswa Teknik Mesin, 108 mahasiswa Teknik Informasi, dan 43 mahasiswa Akuntansi.

Adapun jumlah pengajarnya sebanyak enam dosen tetap dan 18 dosen lepas dengan gelar Strata Dua (S2). “Kami juga berharap kampus ini bisa besar,” kata Zaini yang mengeluhkan minimnya dukungan promosi dari pemerintah daerah. HARI TRI WASONO.

Berita terkait

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.

Baca Selengkapnya

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

31 Oktober 2017

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.

Baca Selengkapnya