TEMPO Interaktif, Jakarta: Lepasnya Indonesia dari program International Monetary Fund (IMF), tidak banyak artinya jika pemerintah tidak dapat mengatasi masalah penurunan daya saing internasional yang akan mempersulit usaha menyediakan kesempatan kerja. Demikian dinyatakan pengamat ekonomi Sri Adiningsih dalam orasi ilmiah pada Dies Natalis ke-13 sekaligus wisuda lulusan Universitas Mercu Buana di Jakarta Convention Centre, Ahad (26/10) siang. Menurut Adiningsih, peringkat daya saing Indonesia menurut hasil survei United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) saat ini berada di peringkat 28 atau turun 3 peringkat dari posisi 25 pada tahun 2002. Sebelumnya pada tahun 2001, daya saing internasional Indonesia menduduki peringkat 24. Padahal rendahnya daya saing ini mempersulit usaha menyediakan kesempatan kerja karena terdesaknya produk Indonesia di pasar internasional dan domestik, katanya. Salah satu akibatnya, saat ini jumlah pengangguran terbuka sudah mencapai 9,1 juta jiwa yang merupakan 9,1 persen dari total angkatan kerja pada tahun 2002, atau meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 8,0 juta jiwa atau 8,1 persen dari total angkatan kerja. Sementara untuk tahun 2003, jumlahnya diperkirakan mencapai 10 juta orang, ujarnya. Menurunnya peringkat daya saing ini, dalam pandangan Adiningsih, salah satu diantaranya disebabkan terabaikannya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Saat ini peringkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia menurun dari 102 pada tahun 2001 menjadi 110 pada tahun 2002. Selain itu, menurut Adiningsih, kestabilan makro ekonomi juga belum diandalkan. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3 hingga 4 persen, selama ini lebih banyak didorong oleh pengeluaran konsumsi, khususnya dari pemerintah dan rumah tangga, tidak akan cukup kuat mendorong laju lebih kuat lagi. Meskipun mulai tahun 2003 sudah ada sedikit perbaikan pada laju pertumbuhan investasi yang tumbuh 6,4 persen pada kwartal pertama dan sebesar 4,87 persen pada kwartal kedua, kata Adiningsih, namun pada periode yang sama ekspor hanya tumbuh dibawah 1 persen. Walaupun demikian, dalam pandangan Adiningsih, stabilitas ekonomi makro bisa menjadi dasar yang kuat bagi perbaikan mikro ekonomi. Setidaknya, stabilitas rupiah yang berada dikisaran Rp 8.500 per US$ 1 dan tingkat inflasi yang di bawah 7 persen serta turunnya tingkat suku bunga dibawah 8 persen, memudahkan usaha mengamankan ekonomi Indonesia. Tetapi tetap harus diwaspadai gangguan ekonomi dari sektor makro akibat keluarnya Indonesia dari IMF seperti restrukturisasi utang luar negeri yang tidak dapat dilakukan dalam Paris Club yang akan menimbulkan fiscal gap, cadangan devisa akan berkurang karena harus membayar utang ke IMF dan potensi merosotnya kepercayan kepada ekonomi Indonesia. Amal Ihsan Tempo News Room