TEMPO Interaktif, Jakarta:Meskipun ada permintaan untuk menunda penjualan aset bank yang dikuasai negara melalui BPPN oleh kalangan DPR tetapi proses divestasi tetap dijalankan. Salah satunya Bank Danamon. Hari ini, Rabu (5/2) BPPN mengundang calon investor dalam usahanya menawarkan saham pemerintah di Bank Danamon. Memang tidak semua aset bisa dijual tahun ini, tetapi proses untuk itu tetap kita jalankan, kata Ketua BPPN, Syafruddin Tumenggung kepada wartawan siang ini Dalam penawaran saham pemerintah di Bank Danamon tersebut, BPPN mengundang 40-an investor dalam upaya menjual maksimal 20 persen saham dan mengumumkan pelepasan 51 persen saham dengan metode berbeda. Untuk jumlah saham 51 persen, penjualan dilakukan melalui proses stategic sale. Sedangkan maksimal 20 persen saham lagi melalui proses penawaran publik dengan cara menjualnya per paket (block sale) antara 0,5 5 persen. Untuk hari ini penekanannya adalah block sale. Tujuannya agar redistribusi pemilikan bisa terbuka untuk masyarakt dan kelompok masyarakat, ujar Syafruddin. Pertemuan yang dilakukan di Hotel J.W. Marriot, Kuningan, Jakarta, ujar Syafruddin, mendapat sambutan positif dari para investor yang diundang. Hadir sekitar 10 perusahaan sekuritas, 10 perusahaan pengelola dana pensiun (DP) dan sekitar 10 lembaga keuangan non bank. Tidak bisa semua diundang. Harus dengan sampel, katanya. Tetapi Syafruddin tidak bersedia menjelaskan berapa patokan harga yang ditawarkan untuk tiap lembar atau paket sahamnya. Yang pasti, katanya, tetap berdasarkan nilai buku yang berlaku saat ini. Saham Bank Danamon sendiri di Bursa Efek Jakarta sampai kemarin dijual dengan harga Rp 875 per lembar, jauh lebih rendah dari harga penawaran awal sebesar Rp 1.175 per lembar. Sedangkan nilai buku menurut para analis, sekitar Rp 1.050 per lembar. Selain mengundang investor lokal hari ini, tim divestasi BPPN masih akan melanjutkan road show mereka. Sore ini kami akan ke Singapura, lalu Hongkong, ujar Deputi Ketua BPPN Bidang Restrukturisasi Bank I Nyoman Sender. Road show itu bertujuan bisa menjaring investor asing. Adapun targetnya adalah mencari investor strategis yang bisa membeli 51 persen saham Bank Danamon. Menurut Syafruddin, dalam penawaran 51 persen saham ini pihaknya mensyaratkan investor dari bank komersial atau konsorsium yang dipimpin oleh bank komersial. Hal ini, ujarnya, dilakukan agar mendapatkan investor yang bukan hanya bisa menguasai kepemilikan Danamon. Tetapi yang lebih penting, bisa membangun bank agar lebih baik, terpercaya, dan bias membuka pasar baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Harus bisa membangun bisnis ini dengan prudent, ujarnya. BPPN juga tidak akan mempermasalahkan kendaraan apapun yang akan dipergunakan investor dalam proses transaksi. Tetapi semuanya harus jelas. Misalnya anggota konsorsium dan siapa yang memimpinnya. Semua pernyaratan itu tetap harus melalui proses uji kelayakan secara menyeluruh dari Bank Indonesia. Menurut Syaffruddin, saat ini pihaknya telah menerima surat tanggapan dari beberapa calon investor yang menyatakan ketertarikannya atas Danamon. Bisa investor asing maupun domestik, katanya. Dengan dimulainya proses pelepasan saham melalui penjualan paket ini, tidak berarti skema penjualan melalui pasar modal (pouring to the market) tidak dilakukan. Tetapi pengalaman kita tak lebih dari satu persen, kata Syafruddin. Sementara itu, Direktur Utama Danamon Arein Rasyid mengatakan bahwa pihak manajemen tidak akan terganggu dengan proses divestasi ini. Ia juga tidak mau berkomentar apakah proses kali ini akan berhasil atau tidak. Terlalu dini untuk menyimpulkan, kilahnya. Tetapi, katanya, sebagai bank nomor lima terbesar di Indonesia, pihak manajemen Danamon berusaha untuk bisa menjadi pemain inti perbankan di negeri ini. Menurutnya, tahun lalu bank ini membukukan keuntungan lebih dari 900 miliar rupiah. Dengan pertumbuhan pemberian kredit dari Rp 10 triliun pada akhir 2001 menjadi 18 triliun pada akhir tahun lalu. Pertumbuhan itu memberikan peningkatan rasio kredit dan tabungan (LDR) menjadi 51 persen tahun lalu. Jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 26 persen. CAR (rasio cukupnya modal red) sebesar 27 persen. Sedangkan NPL (kredit bermasalah red) lima persen kurang, jelas Arwin. Adapun perusahaan-perusahaan yang datang dan tercatat, antara lain Dana Pensiun(DP) PT. Pos, DP Bank Mandiri, DP Perhutani, DP BTN, DP Bank Indonesia, DP BRI, Trimegah Securities, Nikko Securities, Manulife Financial, Bhakti Asset Management, Cipta Dana Asset mangement, Financindo Securities, Mandiri Securities dan lain-lain. Tomi Aryanto Tempo News Room