TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala BPPN Syafruddin Temenggung akan melaporkan lima kelompok obligor yang membandel ke Mabes Polri hari ini, Selasa (4/2). Rencananya, Syaf akan pergi ke Mabes, usai mengikuti rapat kerja dengan DPR sore ini. Saya akan adukan lima kelompok, artinya baik komisaris maupun direksinya, kata dia sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (4/2). Menurut Syaf, dulu pihaknya hanya mengadukan pemegang saham terbesar saja. Namun saat ini pihaknya berupaya memproses semua yang bertanggung jawab dengan aktivitas perusahaan bersangkutan secara hukum. Jadi dari atas sampai bawah direksinya, saya babat semua, tegasnya. Sementara itu, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie menyambut baik upaya BPPN tersebut. Itu bagus. Itu namanya BPPN mencari peluang hukum untuk meniadakan alasan yang dibuat-buat, kata dia sebelum mengikuti rapat kerja di Komisi IX DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta. Menurut Kwik, cara itu harus ditempuh karena BPPN terbentur pertimbangan pengadilan yang menyatakan pihak yang bertanggung jawab dalam perseroan terbatas adalah jajaran direksinya, bukan komisarisnya. Karena itu BPPN kemungkinan besar selalu mengalami kekalahan di pengadilan. Kwik juga memaklumi jika upaya hukum ini dinilai terlambat. Pasalnya BPPN terus menerus mengalami pergantian pemimpin. Selain itu, kebingungan juga melanda para anggota BPPN. Menteri-menterinya juga bingung, zig-zag. Kadang-kadang mau menindak, kadang-kadang tidak. Ukurannya lain-lain. Kadang bingung mau menghukum orang atau uangnya. Jadi maunya apa? gugatnya. Kepala Bappenas ini berpendapat, para obligor yang tidak memiliki uang tunai untuk melunasi kewajibannya seharusnya asset-assetnya disita dan disegel seketika. Lalu orangnya ditangkap semua, kata dia. Setelah itu, obligornya ditangkap dan ditahan. Menurut Kwik, setelah penahanan, barulah disesuaikan proses hukumnya. Jika undang-undangnya tidak masuk akal sebaiknya diganti. Hal ini, kata Kwik, juga dilakukan di Amerika Serikat terutama setelah skandal Enron dan Worldcom. Jadi kalau kelihatan skandal jangan koprol-koprolan. Cari undang-undangnya. Jalan dulu, yang lain nanti disesuaikan, kata Kwik menutup pembicaraan. (Dara Meutia UningTempo News Room)