TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah berencana akan menyatukan tiga badan usaha milik negara di sektor kelauatan dan perikanan dalam satu perusahaan atau holding. Ketiga BUMN perikanan itu, PT Garam, Perum Prasarana Perikanan samudra dan Perikanan Nusantara, dan PT Perikanan Nusantara.
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar menyatakan ketiga perusahaan itu disatukan dalam Perum Kelautan dan Perikanan, menambah tiga anak perusahaan yang sudah ada sekarang. Pembentukan holding perikanan ini ditargetkan selesai tahun ini.
Pembentukan holding perikanan ini bertujuan untuk mengefisiensikan perusahaan. Dengan begitu, daya saing perusahaan akan meningkat.
Mustafa berharap dengan pembentukan holding ini sektor kelautan akan bisa digarap secara optimal. "Targetnya supaya industri perikanan bisa lebih kuat yang selama ini lemah sekali," katanya. Termasuk swasembada garam.
IQBAL MUHTAROM
Berita terkait
BPS Catat Nilai Ekspor Nikel Naik 45,85 Persen pada April 2024
3 hari lalu
BPS menyebut nilai ekspor komoditas nikel dan barang daripadanya mengalami kenaikan sebesar US$ 210,6 juta atau 45,85 persen pada April 2024.
Baca SelengkapnyaProyek Bali Maritim Tourism Hub Ditargetkan Rampung September 2024
6 hari lalu
Proyek strategis nasional di Pelabuhan Benoa, Bali Maritim Tourism Hub atau BMTH ditargetkan rampung September 2024
Baca SelengkapnyaTrenggono Sebut Perbankan Ogah Danai Sektor Perikanan karena Rugi Terus
19 hari lalu
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa sektor perikanan kurang mendapat dukungan investasi dari perbankan. Menurut dia, penyebabnya karena perbankan menghindari resiko merugi dari kegiatan investasi di sektor perikanan itu.
Baca SelengkapnyaMenteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan
19 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaCara Cek Kelulusan Hingga Jadwal Seleksi Tes online Rekrutmen Bersama BUMN
22 hari lalu
Ini yang harus diperhatikan dan dipantau saat ikut rekrutmen bersama BUMN.
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Minta Ketum PWI Patuhi Sanksi Ihwal Dugaan Penyelewengan Hibah BUMN
23 hari lalu
DK PWI telah memutuskan memberikan sanksi dan tindakan organisatoris terhadap Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun dan tiga pengurus PWI lainnya.
Baca SelengkapnyaDFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura
30 hari lalu
Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Sekjen PWI Pusat atas Rilis Dewan Kehormatan PWI Pusat
39 hari lalu
Siaran Pers sekaligus hak jawab atas Siaran Pers Dewan Kehormatan PWI, agar dimuat oleh media yang telah menyiarkan.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Sekjen PWI Jawab Dewan Kehormatan soal Penggelapan Hibah Kementerian BUMN
39 hari lalu
Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Sayid Iskandarsyah membantah tudingan DK PWI terkait penggelapan dana Rp 2,9 miliar.
Baca SelengkapnyaPerkumpulan Wartawan Media Online akan Surati Kementerian BUMN soal Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp 2,9 Miliar
41 hari lalu
Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia atau PWMOI akan kirim surat ke Kementerian BUMN ihwal dugaan korupsi dana hibah sebesar Rp 2,9 Miliar.
Baca Selengkapnya
