TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah Indonesia menghormati kebijakan moneter pemerintah Cina yang mempertahankan pelemahan nilai tukar renmimbi terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kebijakan itu tak berpengaruh pada ekspor Indonesia yang sebagian besar bahan setengah jadi.
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan pemerintah Cina bisa dipahami lantaran negeri itu berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonominya melalui salah satu motor penggerak, yakni ekspor. "Kami hormati saja kebijakan Cina dalam merekonsiliasi kebijakan ekonomi, termasuk nilai tukarnya, sehingga mereka bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sehat," ujarnya, di Jakarta, Rabu (24/3).
Kebijakan ekspor, dia melanjutkan, sangat terkait dengan investasi dalam negeri dan rezim mata uang pada tiap negara. Dalam kasus Cina, faktanya mengatakan kinerja perekonomian Cina yang bagus memberikan dorongan positif bagi perekonomian global.
Di sisi lain, untuk mewujudkan ekonomi dunia yang berkelanjutan, Indonesia akan berpatisipasi dalam berbagai forum. Masalah nilai tukar mata uang, kata Sri Mulyani, merupakan salah satu masalah yang muncul antara Amerika Serikat dan Cina.
RIEKA RAHADIANA
Sri Mulyani menjelaskan kebijakan pemerintah Cina bisa dipahami lantaran negeri itu berusaha menjaga momentum pertumbuhan ekonominya melalui salah satu motor penggerak, yakni ekspor. "Kami hormati saja kebijakan Cina dalam merekonsiliasi kebijakan ekonomi, termasuk nilai tukarnya, sehingga mereka bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sehat," ujarnya, di Jakarta, Rabu (24/3).
Kebijakan ekspor, dia melanjutkan, sangat terkait dengan investasi dalam negeri dan rezim mata uang pada tiap negara. Dalam kasus Cina, faktanya mengatakan kinerja perekonomian Cina yang bagus memberikan dorongan positif bagi perekonomian global.
Di sisi lain, untuk mewujudkan ekonomi dunia yang berkelanjutan, Indonesia akan berpatisipasi dalam berbagai forum. Masalah nilai tukar mata uang, kata Sri Mulyani, merupakan salah satu masalah yang muncul antara Amerika Serikat dan Cina.
RIEKA RAHADIANA
