TEMPO Interaktif, Jakarta: PT Tambang Batubara Bukit Asam kini tengah mempertimbangkan untuk melakukan uji tuntas (due dilligence) lagi terhadap Kaltim Prima Coal (KPC). Tujuannya, untuk mendapatkan semua data yang dibutuhkan bagi penilaian harga KPC yang wajar. "PTBA mempertimbangkan akan melakukan due dilligence lebih mendalam," kata sekretaris perusahaan, Milawarma, kepada Bursa Efek Jakarta, dalam laporan tertulisnya, Selasa (4/2). Menurut dia, langkah ini akan dilakukan jika ada jaminan bahwa perusahaan pertambangan di daerah Sumatra Selatan itu akan mendapatkan semua data yang dibutuhkan, dengan waktu yang cukup serta nilai KPC dapat ditinjau ulang secara wajar. Perseroan menilai, kata Milawarma, harga yang ditawarkan oleh pemerintah untuk saham KPC terlalu mahal. Seperti diketahui, dalam sidang kabinet terbatas bulan Juli tahun lalu, pemerintah menetapkan 51 persen saham KPC dialokasikan. Yaitu, sebesar 31 persen untuk pemerintah provinsi Kalimantan Timur, dan sisanya sebesar 20 persen untuk pemerintah Indonesia. Awalnya, Bukit Asam dan PT. Aneka Tambang Tbk. menyatakan ketertarikan membeli 20 persen saham milik pemerintah itu. Kantor Menteri Negara BUMN kemudian memilih Bukit Asam sebagai pembeli saham KPC. Pemerintah menetapkan harga yang ditawarkan untuk saham ini, yaitu untuk 51 persen saham KPC senilai US$ 419 Juta atau 100 persen saham KPC senilai US$ 822 Juta. Menurut pemerintah, harga ini tidak dapat dinegosiasikan lagi. Sedangkan batas pembayaran dan transaksi akhir ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2003, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerjasamanya (frame-work agreement). Tapi kemudian Bukit Asam bersama konsultannya, Price Waterhouse Coopers melakukan kajian lanjutan (high level review) atas harga yang ditetapkan pemerintah. "Dari hasil high level review dengan waktu dan data terbatas, disimpulkan bahwa harga 100 persen saham KPC yang ditawarkan itu terlalu mahal," kata Milawarma. Menurut dia, dengan alasan itulah perseroan tidak melaksanakan pembayaran hingga batas akhir tanggal 31 Januari lalu, seperti ditetapkan pemerintah. Harga yang ditetapkan terlalu mahal, tutur dia, dimana perseroan belum mempunyai kesempatan untuk melakukan uji tuntas secara lebih mendalam dengan waktu dan ketersediaan data yang memadai. "Karena itu kami ingin melakukan due dilligence lagi, dengan waktu lebih panjang," tandasnya.(Yura Syahrul - Tempo News Room)