TEMPO Interaktif, Jakarta:Persetujuan investasi langsung di Indonesia hingga paruh pertama tahun ini turun 42 persen dibandingkan periode sama tahun lalu. Hingga Juni lalu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyetujui 506 proyek investasi asing senilai US$ 2,5 miliar, turun dari 678 proyek investasi asing dengan nilai US$ 4,3 miliar periode sama 2001. Menurut juru bicara BKPM, Manjur, situasi di Indonesia belum kondusif bagi investasi asing. Pengamat ekonomi dari Indef (institut for Development and Finance), Dradjat H. Wibowo, melihat penurunan investasi asing ini sebagai suatu hal yang ironis. “Saat instabilitas politik jauh menurun, investasi malah turun,” ujarnya saat dihubungi Tempo News Room melalui telepon di Jakarta, Selasa sore (23/7). Drajad memperkirakan, paling tidak ada lima masalah fundamental yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, desentralisasi yang melampaui batas sehingga menimbulkan ketidakpastian usaha. Perijinan yang berbelit akibat otonomi daerah menjadikan biaya investasi semakin besar. Ditambah lagi kemungkinan sengketa antar-wilayah dan klaim antar-daerah menjadikan kepastian usaha di daerah semakin tidak menentu. “Terutama sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan,” ungkapnya. Masalah kedua adalah masalah perselisihan dalam hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja. Dradjat melihat pemerintah belum bisa menyediakan mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan industrial. “Mekanismenya cenderung lebih berat bobot pemerintah dan pengusaha,” cetusnya. Sedangkan masalah ketiga adalah konflik sosial, keempat masalah keamanan dan masalah terakhir adalah kepastian hukum. “Semua itu menentukan masalah hidup dan matinya usaha,” katanya. Sedangkan mengenai kestabilan nilai tukar rupiah, turunnya suku bunga, atau tax holiday, menurut Dradjat, saat ini tidak terlalu signifikan sebagai daya tarik investasi asing. “Itu masalah berikutnya, setelah lima masalah fundamental itu terselesaikan,”ujarnya. (Sapto Pradityo –Tempo News Room)