Sri Mulyani Pengin Laporan Keuangan Beres pada 2012
Senin, 26 Oktober 2009 21:22 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Departemen Keuangan sebelum 2012. Target itu merupakan salah satu kontrak kinerja yang ia teken ketika ditunjuk menjadi Menteri Keuangan periode 2009-2014.
Dia menjelaskan, pihaknya masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, seperti memperbaiki aset dan pajak. Untuk perbaikan aset, Departemen Keuangan tengah menertibkan gedung-gedung keuangan di seluruh Indonesia dan rumah dinas yang ditempati oleh pejabat dan pensiunan.
"Di pajak ada piutang dan kami akan lihat sistem penagihannya," ujarnya dalam konferensi pers seminar internasional "Managing Public Finances" kemarin. Bahkan, kata dia, meski dalam kontrak itu presiden menargetkan pada 2012, Sri yakin pihaknya bisa memenuhi sebelum tahun tersebut.
Sri mencatat ada beberapa masalah yang menjadi penyebab laporan keuangan memperoleh opini "tidak menyatakan pendapat" (disclaimer), yakni belum selesainya inventarisasi aset, data penerimaan negara, dan penyertaan internasional. "Ini masalah teknis pembukuan yang belum cocok antara pemerintah dan BPK," kata Sri.
Selama ini BPK menilai perbaikan sistem keuangan negara berjalan lamban. Akibatnya, dalam lima tahun berturut-turut (periode 2004-2008), sejumlah laporan keuangan memperoleh opini pemeriksaan disclaimer.
Menurut Ketua BPK sebelumnya, Anwar Nasution, laporan yang memperoleh opini pemeriksaan disclaimer tersebut antara lain laporan keuangan pemerintah pusat dan sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah.
"Setelah lima tahun paket Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 diundangkan, ternyata implementasinya berlangsung sangat lamban," kata Anwar.
Anwar melanjutkan, tidak satu pun dari jadwal waktu masa transisi dalam ketiga undang-undang tahun 2003-2004 tersebut dapat dipenuhi. Lambannya pembangunan sistem keuangan itu berkaitan dengan belum adanya upaya terpadu untuk mengimplementasikan paket undang-undang keuangan negara.
Hingga saat ini, kata dia, sistem perbendaharaan negara belum terkonsolidasi. Sistem akuntansi umum belum selaras dengan sistem akuntasi instansi dan administrasi aset maupun utang negara belum tertata baik.
Anwar menambahkan, peranan anggaran non-bujeter juga masih besar. Belum lagi undang-undang dan peraturan pemerintah dalam bidang keuangan negara, masih saling bertentangan antara satu dan lainnya.
Sri pernah menuturkan bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara hanya bisa terwujud jika didukung dengan sikap, sistem, dan bisnis prosedur yang baik dalam membangun sistem manajemen keuangan yang terintegrasi.
"Departemen Keuangan sudah melaksanakan proyek itu lewat sistem perbendaharaan dan anggaran negara," ucapnya. Sistem perbendaharaan akan diimplementasikan secara penuh pada 2012.
Dalam sistem itu, Departemen Keuangan mengubah dan menyempurnakan proses bisnis, membangun teknologi informasi dan komunikasi, serta mengelola perubahan.
RIEKA RAHADIANA | AGOENG WIJAYA
Dia menjelaskan, pihaknya masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, seperti memperbaiki aset dan pajak. Untuk perbaikan aset, Departemen Keuangan tengah menertibkan gedung-gedung keuangan di seluruh Indonesia dan rumah dinas yang ditempati oleh pejabat dan pensiunan.
"Di pajak ada piutang dan kami akan lihat sistem penagihannya," ujarnya dalam konferensi pers seminar internasional "Managing Public Finances" kemarin. Bahkan, kata dia, meski dalam kontrak itu presiden menargetkan pada 2012, Sri yakin pihaknya bisa memenuhi sebelum tahun tersebut.
Sri mencatat ada beberapa masalah yang menjadi penyebab laporan keuangan memperoleh opini "tidak menyatakan pendapat" (disclaimer), yakni belum selesainya inventarisasi aset, data penerimaan negara, dan penyertaan internasional. "Ini masalah teknis pembukuan yang belum cocok antara pemerintah dan BPK," kata Sri.
Selama ini BPK menilai perbaikan sistem keuangan negara berjalan lamban. Akibatnya, dalam lima tahun berturut-turut (periode 2004-2008), sejumlah laporan keuangan memperoleh opini pemeriksaan disclaimer.
Menurut Ketua BPK sebelumnya, Anwar Nasution, laporan yang memperoleh opini pemeriksaan disclaimer tersebut antara lain laporan keuangan pemerintah pusat dan sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah.
"Setelah lima tahun paket Undang-Undang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 diundangkan, ternyata implementasinya berlangsung sangat lamban," kata Anwar.
Anwar melanjutkan, tidak satu pun dari jadwal waktu masa transisi dalam ketiga undang-undang tahun 2003-2004 tersebut dapat dipenuhi. Lambannya pembangunan sistem keuangan itu berkaitan dengan belum adanya upaya terpadu untuk mengimplementasikan paket undang-undang keuangan negara.
Hingga saat ini, kata dia, sistem perbendaharaan negara belum terkonsolidasi. Sistem akuntansi umum belum selaras dengan sistem akuntasi instansi dan administrasi aset maupun utang negara belum tertata baik.
Anwar menambahkan, peranan anggaran non-bujeter juga masih besar. Belum lagi undang-undang dan peraturan pemerintah dalam bidang keuangan negara, masih saling bertentangan antara satu dan lainnya.
Sri pernah menuturkan bahwa reformasi pengelolaan keuangan negara hanya bisa terwujud jika didukung dengan sikap, sistem, dan bisnis prosedur yang baik dalam membangun sistem manajemen keuangan yang terintegrasi.
"Departemen Keuangan sudah melaksanakan proyek itu lewat sistem perbendaharaan dan anggaran negara," ucapnya. Sistem perbendaharaan akan diimplementasikan secara penuh pada 2012.
Dalam sistem itu, Departemen Keuangan mengubah dan menyempurnakan proses bisnis, membangun teknologi informasi dan komunikasi, serta mengelola perubahan.
RIEKA RAHADIANA | AGOENG WIJAYA
