TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Megawati Soekarnoputri berjanji akan berhati-hati dalam memutuskan masalah Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Wakil Sekjen DPP PDI-P, Pramono Anung, mengemukakan hal tersebut seusai rapat rutin DPP di Wisma Perjuangan, Jalan Pecenongan, Jakarta, Selasa (29/1). Pramono mengatakan Presiden menekankan pemerintah belum mengambil keputusan apapun mengenai masalah itu. “Hal itu masih dikaji oleh tim ekonomi pemerintah,” katanya. “Sehingga, segala simpang siur yang diberikan oleh beberapa pejabat pemerintah, Mbak Mega mengatakan bahwa itu tidak betul.” Anung mengatakan PDIP memandang PKPS sebagai warisan kebijakan pemerintah masa lalu, yang tetap harus diputuskan pemerintah saat ini. Karena itu, pihaknya dapat memahami situasi dilematis yang dihadapi pemerintah menyangkut masalah itu. Presiden, kata Pramono, memberi contoh seorang konglomerat yang memilih dipenjara daripada menandatangani kontrak dengan BPPN, ternyata masih memiliki seluruh aset-asetnya. Karena itu, Megawati sependapat bahwa masalah ini perlu diputuskan dengan penuh kehati-hatian. “Jangan sampai aset menjadi terlantar, kalaupun diputuskan untuk tidak diperpanjang,” imbuh Anung masih mengutip Presiden. Anung mengakui ada perbedaan pandangan antara Meneg BUMN, Laksamana Sukardi, dengan Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional, Kwik Kian Gie, meskipun berasal dari partai yang sama. Meski begitu, Kwik sama sekali tidak ada niat untuk keluar dari tim, kabinet, maupun dari PDI-P. Meski begitu, partai juga menyarankan pada Presiden agar perbedaan pendapat itu diselesaikan dalam sidang kabinet, dan bukan dikonsumsikan kepada publik. “Kami juga sampaikan agar hal-hal semacam ini jangan terjadi lagi di kemudian hari. Karena bagaimanapun, ini juga menyangkut kredibilitas sebuah tim yang ada,” tambah dia. (Dara Meutia Uning-Tempo News Room)