TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso mengatakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras setidaknya harus naik 15 persen, jika Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk naik cukup signifikan.

Sutarto mengatakan keputusan penetapan HPP tergantung pemerintah dan ketersediaan anggaran. Menurut dia, jika subsidi pupuk hanya Rp 11, 4 triliun maka harga eceran pupuk akan naik hingga 80 persen.

"Maka itu kami mengusulkan HPP naik 15 persen. Supaya petani tidak jatuh," ujar Sutarto kepada Tempo, usai rapat kerja dengan Komisi Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (28/9) malam.

Sebelumnya anggota Dewan Pengawas Badan Urusan Logistik (Bulog) Kaman Nainggolan juga mengusulkan kenaikan HPP. Menurut perkiraannya hitungan kenaikan HPP setidaknya minimal 10 persen. Hal ini juga untuk menjaga margin petani supaya tetap.

Ia mengatakan rencana kenaikan HET pupuk akibat rencana pengurangan subsidi pupuk dari pemerintah. Pengurangan subsidi ini diperkirakan akan mempengaruhi kondisi petani. Dikhawatirkan pula ada penurunan produksi akibat pengurangan subsidi pupuk tersebut.

Namun Sutarto menepis anggapan penurunan produksi akibat pengurangan subsidi pupuk. "Apa kalau subsidi berkurang produktifitas juga kurang? Makanya HPP juga harus naik. Jika HET naik, ya, HPP juga naik. Biar petani tetap bergairah," ujar Sutarto.

Dia juga mengungkapkan formula kenaikan HPP juga masih dalam penghitungan. Faktor lain yang juga menjadi perhatian antara lain besaran inflasi yang diperkirakan mencapai 5 persen. "Jadi produksi juga tidak turun," ucapnya.

Soal kenaikan HET pupuk, kata Sutarto, lebih bijaksana jika kenaikan dilakukan secara bertahap. Dia mencontohkan jika HET awal naik 30 persen dulu, maka HPP gabah juga naik 10 persen. Menurut dia, jika HET naik 30 persen maka diperhitungkan membutuhkan anggaran sebesar Rp 17-19 triliun.

DIAN YULIASTUTI