BPS: September, Penentu Kelulusan Pemerintah Kelola Inflasi
Selasa, 1 September 2009 17:29 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan menilai bulan depan ialah penentu lulus tidaknya pengelolaan inflasi oleh pemerintah. "September adalah klimaksnya," kata dia dalam jumpa pers di kantornya, Selasa (1/8).
Sebab, dua per tiga bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri terjadi di bulan depan. Seperti biasa, pada saat puasa dan lebaran ialah puncak inflasi dalam setahun karena di situlah puncak naiknya harga bahan makanan dan transportasi.
Rusman berujar, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar cita-cita inflasi di bawah lima persen bisa tercapai. Pertama, pengelola negara harus pintar-pintar menata distribusi bahan pokok agar harga tak melonjak terlalu tinggi.
Kedua, pemerintah juga perlu menahan kenaikan harga barang yang ditentukan pemerintah (administered price) seperti bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan elpiji. Ia meminta pemerintah menghitung betul dampak naiknya elpiji yang idenya dilontarkan PT Pertamina (Persero) beberapa bulan lalu itu.
"Apalagi yang naik cuma elpiji 12 kg," ucapnya. Tak ikut naiknya elpiji 3 kg ia anggap bisa menyebabkan konsumen beralih memakai gas 3 kg. Ia berpendapat kenaikan harga elpiji 12 kg melawan hukum umum, di mana seharusnya harga per satuan ukur kemasan besar lebih murah
ketimbang kemasan yang lebih kecil.
Terlebih, baru diwacanakan saja, kata dia, sudah ada agen elpiji yang nakal dan menaikkan harga produk Pertamina itu.
BUNGA MANGGIASIH
Sebab, dua per tiga bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri terjadi di bulan depan. Seperti biasa, pada saat puasa dan lebaran ialah puncak inflasi dalam setahun karena di situlah puncak naiknya harga bahan makanan dan transportasi.
Rusman berujar, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar cita-cita inflasi di bawah lima persen bisa tercapai. Pertama, pengelola negara harus pintar-pintar menata distribusi bahan pokok agar harga tak melonjak terlalu tinggi.
Kedua, pemerintah juga perlu menahan kenaikan harga barang yang ditentukan pemerintah (administered price) seperti bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan elpiji. Ia meminta pemerintah menghitung betul dampak naiknya elpiji yang idenya dilontarkan PT Pertamina (Persero) beberapa bulan lalu itu.
"Apalagi yang naik cuma elpiji 12 kg," ucapnya. Tak ikut naiknya elpiji 3 kg ia anggap bisa menyebabkan konsumen beralih memakai gas 3 kg. Ia berpendapat kenaikan harga elpiji 12 kg melawan hukum umum, di mana seharusnya harga per satuan ukur kemasan besar lebih murah
ketimbang kemasan yang lebih kecil.
Terlebih, baru diwacanakan saja, kata dia, sudah ada agen elpiji yang nakal dan menaikkan harga produk Pertamina itu.
BUNGA MANGGIASIH
