TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto disebutkan memberikan arahan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, untuk secara serius membangun Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut raksasa. Proyek ini direncanakan membentang dari Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur.

Menurut Dody, penurunan muka tanah di Jakarta saat ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, untuk permulaan, dia berencana membangun tanggul laut raksasa tersebut yang membentang dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami dari PU beberapa kesempatan diminta lebih serius lagi, lebih cepat lagi untuk bisa membangun Giant Sea Wall minimum di area Jakarta-Bekasi. Kira-kira 20 sampai 30 kilometer," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Namun, Dody mengaku, saat ini anggaran di kementeriannya sangat terbatas untuk merealisasikan proyek tersebut. Karena itu, ia akan membuka peluang kerja sama dengan melibatkan banyak perusahaan swasta.

Dody juga berharap, pembangunan Giant Sea Wall yang di Jakarta nantinya dapat menjadi percontohan untuk membangun tanggul laut raksasa di tempat lain, seperti Semarang dan Surabaya.

"Tapi karena juga keterbatasan anggaran, mungkin kami akan lebih banyak melibatkan swasta. Kemudian untuk sisanya kami berharap proyek yang Jakarta bisa menjadi contoh misalnya buat Semarang dan Surabaya," kata Dody.

Lantas, untuk apa sebenarnya pembangunan Giant Sea Wall yang direncanakan oleh Prabowo? Berikut rangkuman informasi selengkapnya.

Tujuan Pembangunan Giant Sea Wall

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, tanggul laut raksasa atau giant sea wall dibuat untuk mengatasi adanya ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah atau land subsidence di wilayah utara Pulau Jawa.

Airlangga mengungkap, Pantai Utara atau Pantura Jawa terpantau mengalami variasi penurunan tanah sekitar 1 hingga 25 sentimeter per tahun. Di samping itu, tantangan lain yang mengintai adalah peningkatan permukaan air laut sebesar 1 hingga 15 sentimeter per tahun di beberapa wilayah, serta kejadian banjir rob.

"Adanya ancaman land subsidence dan fenomena banjir rob yang terjadi di Kawasan Pantai Utara atau Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Ia memperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa ini akan dikerjakan bersama oleh pemerintah dan swasta, termasuk investor asing. Adik kandung sekaligus penasihat Prabowo itu juga menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa dilakukan untuk merespons ancaman tanah-tanah di pesisir utara Pulau Jawa yang akan tenggelam. Dia memperkirakan 40 persen lahan sawah akan tenggelam bila proyek ini tak kunjung dibangun.

Menurut Hashim, pembangunan tanggul laut raksasa telah dirancang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1994. Sepuluh tahun silam, proyek ini telah siap dimulai. Tapi menurut Hashim, tak ada kemajuan selama sepuluh tahun terakhir. “Kalau tidak salah, sepuluh tahun lalu sudah mantap dan bisa dimulai. Tapi ada apa selama sepuluh tahun tidak ada kemajuan,” kata Hashim di Jakarta, Sabtu, 31 Agustus 2024.

M Rizki Yusrial dan Yohanes Maharso berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Terpopuler: Kontradiksi Prabowo Ingin Lindungi Pertamina dengan Pemeriksaan Kejagung, Hamba Allah Biayai Makan Bergizi Gratis