TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah membentuk 85 kantor satuan layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini sedang diuji coba di seluruh provinsi. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan, sejauh ini proyek uji coba tersebut telah beroperasi di dua titik lokasi yaitu di Warung Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor.

“Sementara Kiara, Sukabumi dan Bojong Koneng, Bogor. Dibiayai Hamba Allah,” tuturnya melalui layanan perpesanan pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Sebelumnya, ia menjelaskan, program MBG memerlukan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurutnya, program ini ditargetkan untuk menjangkau 82,9 juta penerima dan membutuhkan anggaran Rp 400 triliun jika diimplementasikan penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dia menambahkan, anggaran Rp 800 miliar tersebut akan digunakan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Dengan demikian, kata dia, program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat merangsang peredaran uang yang signifikan di masyarakat.

Kendati demikian, Dadan menyebutkan, mekanisme sistematis penerapan proyek uji coba MBG juga belum sempurna. “Karena memang kita baru tahun ini, negara kita akan melaksanakan program makan bergizi," katanya beberapa waktu lalu.

Dari keterangan Dadan, kisaran harga untuk setiap kotak yang dibagikan juga bersifat fluktuatif atau tidak menentu. “Tergantung bahan yang dimasak,” ujarnya.

Sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran, progam MBG mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Adapun, berdasarkan pernyataan penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi mekanisme pendanaan untuk mendukung program ini masih dalam perbincangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan editor: Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Pengamat: Politisasi Hukum Bakal Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi