DPR Tidak Ikut Gunakan Mobil Maung Pindad: Harganya Mahal

Reporter

Vedro Imanuel G

Editor

Aisha Shaidra

Rabu, 30 Oktober 2024 18:52 WIB

Presiden Prabowo Subianto (tengah) menggunakan kendaraan Pindad Maung MV3 Garuda Limousine saat menyapa warga usai acara pelantikan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan Presiden Prabowo menginstruksikan agar seluruh mobil dinas menteri dan eselon 1 menggunakan kendaraan produksi dalam negeri, salah satunya Pindad Maung.Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun, menyebut DPR tidak ikut menggunakan mobil Maung keluaran PT Pindad sebagai kendaraan dinas sehari-hari atau menggunakannya sebagai kendaraan operasional. Ia berkelakar, Maung Pindad memiliki harga yang mahal, sehingga sulit untuk dapat dijadikan kendaraan dinas DPR.

“Pasti kan mahal, wong anti peluru, pak,” ucap Misbakhun, Rabu 29 Oktober 2024 di Aula Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Ketika ditanya soal anggaran pembelian kendaraan dinas untuk para menteri tersebut, Misbakhun tidak menjawab. Menurutnya, persoalan anggaran pembelian Maung Pindad merupakan kewenangan dari Kementerian Keuangan. “Standardisasi pembelian, harga dan sebagainya itu sepenuhnya ditentukan Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi kapan menteri pakai apa pakai apa itu (kendaraan dinas), sepenuhnya adalah kewenangan itu (Ditjen Anggaran). Satuan harga itu yang menentukan Kementerian Keuangan,” kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun, jika ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan Maung Pindad sebagai kendaraan dinas menteri, tentunya hal itu akan dijalankan Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Apalagi ia menilai, kualitas dari kendaraan tersebut juga cukup mumpuni. “Kalau presiden memerintahkan, saya yakin Menteri Keuangan akan menjalankan. Kalau presidennya memerintahkan, tinggal itu (dijalankan),” ujarnya.

Misbakhun menilai, penggunaan Maung Pindad juga bisa dilihat sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air lewat penggunaan produk dalam negeri. Apalagi, hal itu sudah dicontohkan langsung Prabowo dengan menggunakan Pindad MV3 Garuda Limousine pada acara pelantikan dirinya dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, serta selama kegiatan semi militer di Magelang pada 25-27 Oktober 2024.

Advertising
Advertising

Mobil Maung dirancang salah satu profesor dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Sigit Puji Santosa yang juga menjabat sebagai Direktur PT Pindad. Mobil ini diklaim sudah memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri 70 persen. Sedangkan 30 persen komponennya berasal dari produsen Korea Selatan, SsangYong dan mobil pabrikan Jerman yaitu Mercedes-Benz.

Berita terkait

Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Pemberantasan Korupsi Cukup Tanpa UU Perampasan Aset, Kok Bisa?

3 jam lalu

Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Pemberantasan Korupsi Cukup Tanpa UU Perampasan Aset, Kok Bisa?

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pemberantasan korupsi cukup tanpa UU Perampasan Aset. Kronologi UU ini yang banyak halangan.

Baca Selengkapnya

Tanggapan Anggota Komisi II DPR Atas Mobilisasi Kepala Desa di Jawa Tengah

5 jam lalu

Tanggapan Anggota Komisi II DPR Atas Mobilisasi Kepala Desa di Jawa Tengah

Pasangan calon gubernur dan timnya diminta mengadukan ke Bawaslu jika menemukan mobilisasi kepala desa untuk kepentingan calon di Pilkada Jawa Tengah.

Baca Selengkapnya

Mensesneg: Para Menteri akan Menggunakan Mobil Dinas Maung

8 jam lalu

Mensesneg: Para Menteri akan Menggunakan Mobil Dinas Maung

Menurut Mensesneg, Presiden Prabowo ingin menumbuhkan semangat kemandirian melalui penggunaan kendaraan buatan dalam negeri, mobil Maung.

Baca Selengkapnya

Pengamat Politik Sebut Arahan Prabowo Pakai Maung Dorong Cinta Produk Dalam Negeri

12 jam lalu

Pengamat Politik Sebut Arahan Prabowo Pakai Maung Dorong Cinta Produk Dalam Negeri

Apa kata pengamat soal maung untuk menteri?

Baca Selengkapnya

Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

15 jam lalu

Zarof Ricar Punya Uang Tunai Miliaran, KPK Dorong DPR Sahkan RUU Pembatasan Uang Kartal

KPK menanggapi Zarof Ricar, tersangka kasus dugaan pengurusan perkara Ronald Tannur, yang memiliki uang tunai Rp 920 miliar atau hampir Rp 1 triliun.

Baca Selengkapnya

Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti

1 hari lalu

Kata Komisi X soal Nasib Ujian Nasional Era Menteri Abdul Mu'ti

Ketua Komisi X DPR buka suara soal peluang dikembalikannya Ujian Nasional.

Baca Selengkapnya

Korban Jiwasraya Berkirim Surat ke Prabowo dan DPR, Minta Penyelesaian Kasus

1 hari lalu

Korban Jiwasraya Berkirim Surat ke Prabowo dan DPR, Minta Penyelesaian Kasus

Para nasabah PT Asuransi Jiwasraya berkirim surat ke Prabowo dan DPR, meminta penyelesaian kasus mereka.

Baca Selengkapnya

Tanggapan DPR hingga PT Pindad Soal Prabowo Ingin Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

1 hari lalu

Tanggapan DPR hingga PT Pindad Soal Prabowo Ingin Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

PT Pindad menyatakan sanggup memproduksi Maung untuk kendaraan dinas para menteri sesuai instruksi Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

1 hari lalu

PKS Dorong Penyusunan Prolegnas Selaras Dengan RPJPN 2025-2045

Baleg DPR akan menetapkan daftar RUU yang masuk dalam Prolegnas 2025 pada 18 November mendatang.

Baca Selengkapnya

DPR Tidak Ingin Komunikasi Buruk Penyelenggaran Haji dengan Menag Terulang

1 hari lalu

DPR Tidak Ingin Komunikasi Buruk Penyelenggaran Haji dengan Menag Terulang

Salah satu alasan pembentukan Pansus Haji yakni adanya dugaan penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh Kemenag.

Baca Selengkapnya