TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya sekaligus anggota DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan akan mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Hal ini bertujuan untuk mendukung program swasembada energi Presiden Prabowo Subianto.

Sosok yang disebut bakal menjadi ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan RUU EBET dapat mendorong tumbuhnya energi hijau sehingga bisa akselerasi di dalam transformasi energi yang saat ini dimiliki Indonesia. "Sehingga mendorong terjadinya kemajuan di bidang energi hijau dan ini akan mengakselerasikan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui dalam acara Diskusi Publik Masa Depan Hilirisasi Nikel di Indonesia, di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mendorong swasembada energi, Bambang menilai pertumbuhan energi hijau ini juga akan memenuhi standar-standar internasional terkait Net Zero Emission (NZE). Indonesia sendiri punya target untuk mencapai NZE pada tahun 2060. "Kita akan mengarah ke sana, dan kita sudah lakukan hal yang mendasar, antara lain kita melakukan perbaikan kepada kebijakan energi nasional kita," katanya.

Swasembada energi berulang kali ditekankan Prabowo Subianto. Salah satunya dalam sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. Hal ini dibutuhkan karenamenurut Prabowo, kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu sehingga kemandirian dari sisi energi dan pangan diperlukan oleh Indonesia agar dapat bertahan di situasi yang masih tidak menentu ini.

"Kita harus swasembada pangan, itu prioritas dasar karena situasi global, perang besar, bisa pecah setiap saat. Kita harus jamin kemampuan kita memberi makan rakyat kita sendiri. Swasembada energi, mutlak," kata Prabowo saat itu.

Kementerian ESDM sendiri mengatakan, untuk mewujudkan program tersebut adalah dengan meningkatkan lifting minyak, melakukan konversi kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik, dan mengoptimalkan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada pada level B35. Pemerintah berencana untuk meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

"Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Pilihan editor: Ekonom Sebut Makan Bergizi Gratis Bisa Saja Sebabkan Inflasi Harga Pangan