TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebut melanjutkan pembangunan IKN dengan menyesuaikan timeline dan memperhatikan anggaran menjadi langkah tepat bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Esther berujar, pemerintah bisa tetap melanjutkan proyek agar IKN tidak jadi mangkrak tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Pemimpin ke depan, Pak Prabowo, memang harus bijak. Jangan terlalu memaksa,” ujar Esther ketika dihubungi Tempo, Jumat, 25 Oktober 2024.

Lagipula, pembangunan IKN merupakan pembangunan jangka panjang. Proyek ini tidak bisa selesai hanya dalam lima tahun atau satu periode pemerintahan. “Butuh berpuluh tahun untuk menjadi sebuah ibu kota baru,” kata Esther.

Esther menuturkan, pemerintah tetap bisa melanjutkan dan memindahkan ibu kota ke IKN secara bertahap. Hal ini mengingat kebutuhan pembiayaannya yang besar. Di tengah investasi yang masih seret, ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak bisa memaksakan diri menggunakan APBN.

Terlebih, angggaran yang harus disiapkan untuk IKN bukan hanya anggaran untuk pembangunan Menurut Esther, pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk perawatan gedung-gedung yang pembangunannya sudah selesai. Hal ini agar infrastruktur yang sudah dibangun tidak rusak kendati perpindahan belum dilakukan.

“Rumah kosong saja kalau tidak ditempati dan dirawat bisa rusak, apalagi gedung-gedung,” kata Esther.

Selanjutnya: Lebih lanjut, ihwal kebutuhan infrastruktur seiring bertambahnya....

<!--more-->

Lebih lanjut, ihwal kebutuhan infrastruktur seiring bertambahnya jumlah kementerian dan menteri di era Prabowo, Esther mengatakan pemerintah tidak perlu terburu-buru. “Lagipula, kalau ingin membangun (rumah dinas menteri tambahan) sekarang juga uangnya dari mana?” ucap Esther.

Menurutnya, pemerintah jangan memaksakan diri dengan berutang karena tanggungannya akan memberatkan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal nasib proyek IKN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo memiliki keinginan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Pasalnya, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut harus turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata AHY, Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”

Pilihan Editor: Pemutihan Utang Petani dan Nelayan: Pernah Jadi Janji Ganjar, Kini Dilaksanakan Prabowo