TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merombak Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sisa tahun anggaran 2024 dan 2025 guna mengakomodasi kemunculan kementerian dan lembaga baru.

“Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 dan 2025,” kata Sri Mulyani dalam keterangannya di akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Rabu, 23Oktober 2024.

Pembentukan kementerian baru tersebut misalnya Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Bidang Pangan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menurut dia, restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.

“Kita berupaya agar berbagai program dari Presiden dan Wakil Presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik. Oleh karena itu, saya meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan,” katanya.

Dalam perombakan anggaran itu, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Menkeu mengatakan sinergi akan terus dilakukan sehingga restrukturisasi K/L dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien.

“Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran yang terbuka. Mengabdi untuk membangun Indonesia secara kuat agar bisa maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” tuturnya.

Presiden RI Prabowo Subianto membentuk 48 kementerian dalam Kabinet Merah Putih, serta lima badan baru.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan Rapat Koordinasi dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Wakil Menteri PPN Febrian Aphyanto Ruddyard.

“Ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menyinkronkan perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan negara yang akan digunakan oleh 48 kementerian dan lima badan baru,” ujar Sri Mulyani.

Menkeu menekankan tata kelola yang baik dengan tetap mengakomodasi perubahan harus diimplementasikan segera.

Dia mengungkapkan pendekatan yang disepakati oleh Kemenkeu dan Bappenas adalah linimasa dan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kami sepakat, Bappenas harus dapat menjadi filter prioritas yang baik atas program-program kementerian dan lembaga ini,” tambahnya.

Sri Mulyani menyatakan Kemenkeu akan terus mendukung seluruh program Kabinet Merah Putih, dengan mengutamakan keberlanjutan dan akuntabilitas dari tiap rupiah dalam APBN yang dimanfaatkan.

Selain itu, dia juga menekankan krusialnya kerja sama Kemenkeu dan Bappenas dalam bersinergi memberi solusi dan menjaga keuangan negara.

“We are ready to take off,” ujar dia.

Pilihan Editor: Ketika Said Iqbal Klaim 87,5 Persen Buruh di Jakarta Dukung Ridwan Kamil-Suswono