IKN Tidak Disinggung di Pidato Prabowo, AHY: Proyek Dilanjutkan Tapi Anggaran Disesuaikan

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Agung Sedayu

Rabu, 23 Oktober 2024 16:51 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri pelantikan Prabowo-Gibran di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 20 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY buka suara soal nasib proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Meski tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraannya, menurut AHY, Prabowo memiliki keinginan melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan,” ujar AHY di Kementerian Pekerjaan Umum, Rabu, 23 Oktober 2024.

Pasalnya, kata AHY, pembangunan yang mesti diperhatikan pemerintah bukan hanya proyek IKN. Namun, ada proyek-proyek strategis nasional lainnya di berbagai wilayah. Pembangunan tersebut mesti turut diperhatikan untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, serta untuk meningkatkan kualitas masyarakat.

Selain itu, pembangunan IKN mesti memperhitungkan budget atau anggaran. Terlebih, AHY mengatakan, Presiden Prabowo berpesan agar tidak terjadi pembangunan tidak efisien.

“Jadi saya mengatakan bahwa ini (IKN) akan dilanjutkan, tetapi tentu akan disesuaikan, terutama budgeting. Harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek di IKN,” kata Ketua Umum Partai Demokrat itu. “Selebihnya, kita kawal.”

Advertising
Advertising

Adapun menurut AHY, pembangunan IKN yang bakal diprioritaskan Prabowo adalah pembangunan untuk infrastruktur lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setelah itu, pembangunan dilanjutkan untuk sektor-sektor lainnya.

“Utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya, pemerintahan maupun fungsi bisnis lainnya,” kata AHY menceritakan arahan Prabowo ihwal keberlanjutan IKN.

Pembangunan IKN dimulai di era pemerintahan Presiden Jokowi. Pembangunan ibu kota baru ini dirancang dalam lima tahap hingga 2045. Pembangunan IKN disinyalir membutuhkan anggaran Rp 466 triliun, yang dialokasikan pemerintah dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) sebesar 20 persen dan non-APBN 80 persen. Hingga groundbreaking tahap VII, investasi yang masuk baru tercatat Rp 58 triliun.

Keberlanjutan pembangunan IKN kemudian menjadi pertanyaan setelah Presiden Jokowi lengser dari jabatannya. Musababnya, Prabowo tidak membahas IKN dalam pidato kenegaraan usai pelantikan dirinya di MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Namun, menurut Sekjen Partai Solidaritas Indonesia yang ditunjuk Prabowo menjadi Raja Juli Antoni, Prabowo berkomitmen kuat untuk pembangunan IKN. "Beliau sudah berkali-kali menyampaikan akan meneruskan, bahkan akan menuntaskan," kata Raja Juli yang sebelumnya juga menjabat Plt Wakil Kepala Otorita IKN era pemerintahan Jokowi.

Pilihan Editor: Prabowo Janji Hilangkan Kemiskinan, Ekonom: Jangan Mengandalkan Bansos

Berita terkait

Mayor Teddy Anggota TNI Aktif Jadi Sekretaris Kabinet, Ini 13 Fungsi yang Dijalankannya

8 menit lalu

Mayor Teddy Anggota TNI Aktif Jadi Sekretaris Kabinet, Ini 13 Fungsi yang Dijalankannya

Masih jadi anggota TNI aktif Mayor Teddy resmi dilantik menjadi Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Akhirnya Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet, Jalan Emas Dimulai dari Ajudan Prabowo

28 menit lalu

Akhirnya Mayor Teddy Jadi Sekretaris Kabinet, Jalan Emas Dimulai dari Ajudan Prabowo

Mayor Teddy resmi dilantik menjadi Sekretaris Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Begini perjalanan karirnya.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pembekalan di Akmil, Menteri Prabowo Diberi Jaket Loreng dan Sepatu Tentara

43 menit lalu

Menjelang Pembekalan di Akmil, Menteri Prabowo Diberi Jaket Loreng dan Sepatu Tentara

Anggota Kabinet Merah Putih bersiap untuk mengikuti pelatihan tambahan yang disiapkan Presiden Prabowo di kompleks Akmil Magelang

Baca Selengkapnya

Jadi Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah Ungkap Permintaan Prabowo

49 menit lalu

Jadi Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah Ungkap Permintaan Prabowo

Gus Miftah menuturkan Prabowo selalu menitip pesan tentang menjaga persatuan dan kerukunan umat beragama jauh sebelum jadi presiden.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pembekalan Kabinet Prabowo di Akmil Magelang Bukan Militerisme

1 jam lalu

Istana Sebut Pembekalan Kabinet Prabowo di Akmil Magelang Bukan Militerisme

Hasan Nasbi menyebut hampir seluruh anggota kabinet Prabowo akan mengikuti penggemblengan di Akmil Magelang.

Baca Selengkapnya

Segini Gaji 4 Ajudan Baru Prabowo, Kandidat Pengganti Mayor Teddy

1 jam lalu

Segini Gaji 4 Ajudan Baru Prabowo, Kandidat Pengganti Mayor Teddy

Prabowo akan memiliki empat ajudan baru pengganti Mayor Teddy dari Polri dan TNI. Berapa gaji yang diterima?

Baca Selengkapnya

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

1 jam lalu

Alasan Prabowo Punya Agenda Transmigrasi ke Papua, Apa Kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman?

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman komitmen selesaikan berbagai masalah soal transmigrasi. Ia menjawab soal agenda Prabowo, transmigrasi ke Papua.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Menteri dan Wakil Menteri Wajib Lapor LHKPN sebelum 21 Januari 2025

1 jam lalu

KPK Sebut Menteri dan Wakil Menteri Wajib Lapor LHKPN sebelum 21 Januari 2025

Prabowo Subianto melantik 48 menteri, 55 wakil menteri, dan 5 pejabat setingkat menteri dalam susunan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Profil Iftitah Sulaiman, Menteri Transmigrasi Kabinet Prabowo yang Pernah Jadi Ajudan SBY

1 jam lalu

Profil Iftitah Sulaiman, Menteri Transmigrasi Kabinet Prabowo yang Pernah Jadi Ajudan SBY

Pada pemerintahan Prabowo-Gibran, posisi Menteri Transmigrasi diduduki oleh Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Siapa dia?

Baca Selengkapnya

Gaji Setara Menteri, KPK Sebut Utusan Khusus Presiden Termasuk Raffi Ahmad Patut Lapor LHKPN

1 jam lalu

Gaji Setara Menteri, KPK Sebut Utusan Khusus Presiden Termasuk Raffi Ahmad Patut Lapor LHKPN

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyoroti wewenang yang diberikan kepada para utusan khusus.

Baca Selengkapnya