Sri Mulyani Rapat Perdana dengan Tiga Wamenkeu; Tidak Ada yang Berubah Kecuali Target Makin Tinggi
Reporter
Ilona Estherina
Editor
Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 23 Oktober 2024 12:35 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat perdana dengan tiga wakil menteri keuangan (Wamenkeu). Rapat dilaksanakan bersama trio wakil menteri yakni Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara, serta Anggito Abimanyu.
Menyitir laman resmi instagramnya Sri Mulyani tampak menerima laporan lima tahunan yang sudah disusun bersama wakil menteri sebelumnya. Bendahara negara juga mengatakan komposisi struktur pimpinan Kementerian Keuangan sebagai 'old and new', dari rezim sebelumnya atau Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo.
Sri Mulyani bersama Suahasil dan Thomas sebelumnya sudah menjadi menteri dan wamen yang ditunjuk kembali, sementara Anggito Abimanyu merupakan Wamenkeu baru. Saat rapat ia mengatakan tidak banyak perubahan dari Kementerian Keuangan di era Presiden Prabowo kali ini. “Tidak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi,” ujarnya dalam video yang diunggah di akun instagram @smindrawati dikutip Rabu, 23 Oktober 2024.
Pada era presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang kompak ditargetkan naik. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun.
Dengan pendapatan yang naik, defisit dirancang 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara tahun ini target defisit adalah 2,29 persen dari PDB. Sebelumnya Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan Berdasarkan hitungan, dari total penerimaan negara, sekitar 45 persennya atau Rp 1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Terdiri dari Rp 800,3 triliun berupa cicilan pokok dan Rp 552,9 triliun berupa bunga.
Selain target naik, saat ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Perubahan koordinasi tertuang di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan Kemenkeu di bawah koordinasi langsung Presiden Prabowo Subianto.
Pada era presiden Prabowo Subianto, Kementerian Keuangan akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik. Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp3.325,1 triliun.
Selain target yang naik, APBN 2025 juga menanggung beban utang yang cukup besar. Sebelumnya Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, dari total penerimaan negara, sekitar 45 persennya atau Rp 1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Utang itu terdiri dari Rp 800,3 cicilan pokok dan Rp 552,9 bunga. Karena itu, pemerintah perlu mencari cara menaikkan pendapatan negara.
Pilihan Editor: Terpopuler: Daftar Pengisi Kabinet Prabowo, PR Berat 3 Juta Rumah hingga Dana Pensiun dan Tunjangan Jokowi