Prabowo Akan Lanjutkan Pembangunan IKN, Plt Kepala OIKN: 2 Tahun Bangunan Yudikatif dan Legislatif Rampung

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Selasa, 22 Oktober 2024 18:42 WIB

Keterangan Pers Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo, IKN, 12 Agustus 2024. Tangkap layar video Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Dengan demikian, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun.

Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga mengatakan bahwa dirinya masih diminta di Otorita IKN (OIKN).

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya masih diminta di OIKN. Sekarang Plt-nya sudah berhenti dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara," katanya.

Basuki Hadimuljono menjadi Plt Kepala OIKN setelah Bambang Susantono dan wakilnya, Dhony Rahajoe, mundur dari jabatannya pada 3 Juni 2024. Presiden waktu itu menunjuk Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN. Raja Juli Antono sekarang menjadi Menteri Kehutanan.

Terkait kapan keputusan presiden mengenai kepala OIKN definitif, Basuki menyampaikan bahwa hal tersebut sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg).

"Belum tahu, Keppresnya belum ada dan sedang diurus oleh bapak-bapak Sekneg baik yang lama maupun yang baru," katanya.

Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.

Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN.

IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM), sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya.

Prabowo Perintahkan Wakil Menteri PU Lanjutkan IKN

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian PU untuk melanjutkan proyek Ibu Kota Negara hingga tanggul laut raksasa (giant sea wall).

“Nanti saya akan ikut Pak Menteri ya soal (program prioritas), yang jelas beberapa hal yang disampaikan Pak Prabowo, IKN lanjut, kemudian terkait giant sea wall,” kata Diana saat ditemui di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024.

Ia memastikan Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan bebas hambatan atau tol hingga bendungan.

Meski demikian, Diana mengatakan, Kementerian PU belum menyusun daftar prioritas pembangunan proyek-proyek tersebut. “Belum. Nanti akan Rapim (Rapat Pimpinan) dulu sama Pak Menteri," kata dia.

Lebih lanjut, Diana menyebut, Kementerian PU perlu bekerja sama dengan kementerian yang lain untuk mendiskusikan pembangunan proyek-proyek tersebut.

“Nanti kita lihat dulu. Kan kita masih belajar juga nih, karena giant sea wall kan kebanyakan urusan (kementerian) sumber daya alam,” ucapnya.

Pilihan Editor Rencana Prabowo-Gibran dalam 100 Hari Pertama Pemerintahan

Berita terkait

Sugiono Bertolak ke Rusia Hadiri KTT BRICS Plus 2024

15 menit lalu

Sugiono Bertolak ke Rusia Hadiri KTT BRICS Plus 2024

Sugiono pada Selasa, 22 Oktober 2024, bertolak ke Kazan, Rusia, untuk memenuhi undangan KTT BRICS Plus 2024. Ini adalah tugas pertamanya sebagai menlu

Baca Selengkapnya

Harapan Yovie Widianto setelah Dilantik Jadi Staf Khusus Presiden

1 jam lalu

Harapan Yovie Widianto setelah Dilantik Jadi Staf Khusus Presiden

Yovie Widianto menuturkan begitu banyak subsektor ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan dan diberdayakan.

Baca Selengkapnya

Prancis Dukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis

2 jam lalu

Prancis Dukung Program Nasional Makan Bergizi Gratis

Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Indonesia, mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Daftar Nama Utusan Khusus, Kepala Badan, dan Penasihat Presiden yang Dilantik Prabowo

2 jam lalu

Daftar Nama Utusan Khusus, Kepala Badan, dan Penasihat Presiden yang Dilantik Prabowo

Berikut ini daftar nama utusan khusus, kepala badan, staf khusus, hingga penasihat presiden. Ada Luhut Binsar hingga Raffi Ahmad.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban

2 jam lalu

Ekonom Indef soal Tambahan Kementerian Prabowo: Kabinet Gemuk Gerakan Pasti Lamban

Presiden Prabowo merombak struktur dan menambah jumlah kementerian. Ekonom Indef sebut risikonya bagi tata kelola dan program. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo

3 jam lalu

Cerita Arif Havas Oegroseno soal Tawaran Wamenlu dari Prabowo

Arif Havas Oegroseno mengungkap cerita soal tawaran kursi wamenlu dari Prabowo.

Baca Selengkapnya

Dahnil Anzar jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Rangkap Jubir Prabowo

4 jam lalu

Dahnil Anzar jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Rangkap Jubir Prabowo

Politikus Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tetap memintanya menjadi juru bicara.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Airlangga: Koordinasi Kebijakan Fiskal Tetap Jalan

4 jam lalu

Kemenkeu Lepas dari Kemenko Perekonomian, Airlangga: Koordinasi Kebijakan Fiskal Tetap Jalan

Airlangga Hartarto menegaskan koordinasi fiskal tetap jalan meski Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

5 jam lalu

Mahfud Md Sebut Menteri Yusril Tak Berhak Nyatakan Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Mahfud MD merespons pernyataan Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Kemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyatakan tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat.

Baca Selengkapnya

Tugas Pertama Jadi Menlu, Sugiono akan Hadiri KTT BRICS di Rusia

5 jam lalu

Tugas Pertama Jadi Menlu, Sugiono akan Hadiri KTT BRICS di Rusia

Indonesia sebelumnya mendapat ajakan untuk bergabung dengan BRICS saat KTT BRICS ke-15 dihelat di Johannesburg, Afrika Selatan

Baca Selengkapnya