TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertekad agar kementerian yang dipimpinnya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat di bidang tanah. Artinya, tak ada lagi kesenjangan luasan kepemilikan tanah yang saat ini terjadi antara korporasi besar dan masyarakat.

Langkah tersebut, menurut Nusron, bisa dicapai dengan melakukan penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Dengan begitu, pemerataan dan keberlanjutan ekonomi dapat tercipta.

“Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare tanah negara, tapi di sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah,” kata Nusron usai serah terima jabatan di kantor Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain itu, Nusron juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang sebelumnya dijalankan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurut Nusron, mengurus tanah sama pentingnya dengan mandat mengurus manusia.

Saat membacakan kata sambutan di acara serah terima jabatan, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN di pemerintah sebelumnya, AHY, mengklaim dalam kementerian yang dipimpinnya telah melakukan banyak hal untuk melayani masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

“Contohnya bagaimana kita mengejar target 120 juta PTSL, Paling tidak hari ini sudah lebih dari 118 juta sehingga Insya Allah optimistis Desember nanti tercapai 120 juta,” ujar AHY.

Meski telah melakukan banyak pencapaian itu, AHY mengaku bahwa masih banyak harapan dan program yang belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Menteri yang baru untuk dapat melanjutkan dan memperbaiki program-program tersebut.

Pilihan Editor: Pensiun, Basuki Hadimuljono Turut Siapkan Pemisahan Kementerian PUPR di Era Prabowo