TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN mengklaim sudah mempersiapkan sejumlah mekanisme untuk memonitor risiko pelaksanaan program tiga juta rumah per tahun. Program tersebut rencananya bakal berjalan di pemerintahan Prabowo Subianto. Mekanisme yang disiapkan BTN bertujuan mencegah tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet yang tinggi.

Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, mengatakan BTN memiliki mekanisme internal yang kuat untuk memonitor risiko kredit untuk mencegah NPL. Baik untuk program kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi maupun non subsidi. “Kami selalu menjaga agar debitur saat ini kolektibilitasnya lancar untuk tetap di status tersebut dan tidak turun ke kolektibilitas yang lebih rendah,” kata Ramon saat dihubungi Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024 lalu.

Selain itu, untuk konteks KPR subsidi, dengan adanya jaminan dari pemerintah maka risiko itu kredit macet dapat dicegah. Menurutnya, selama ini NPL di KPR subsidi masih berada di level rendah dan terkelola dengan baik.

Ramon juga mengungkapkan bahwa sumber pendanaan untuk menyokong kredit, selain berasal dari APBN juga berasal dari berbagai mekanisme pendanaan luar dan dalam negeri. Menurutnya, sekuritisasi aset merupakan salah satu metode untuk mendapatkan dana jangka panjang dan dapat ditawarkan ke investor luar negeri. “Selain itu, pemerintahan baru rencananya akan menggulirkan dana investasi, namun hingga belum ada informasi lebih lanjut,” kata dia.

Pemerintahan Prabowo Subiyanto mematok target membangun 3 juta hunian setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun ada 15 juta rumah yang dibangun. "Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar, Hashim Djojohadikusumo, di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan dua juta unit rumah di pedesaan per tahun. BTN merupakan mitra perbankan yang telah berdiskusi dengan Satgas Perumahan.

Ramon mengatakan saat ini, sebagai pemain dengan pangsa 80 persen pasar KPR di Indonesia, BTN berkomitmen mendukung program tersebut. Menurutnya BTN memimiliki pengalaman membantu program satu juta rumah di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan siap meningkatkan kapasitas pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Pilihan editor: Prabowo Pecah PUPR, Bentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman