Presiden Joko Widodo (kiri) dan Presiden terpilih Prabowo Subianto (kanan) memberikan salam dalam pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan mengikuti sidang paripurna MPR pengucapan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
TEMPO.CO, Jakarta - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai bahwa pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka perlu memaksimalkan pemungutan pajak dari subjek-subjek yang belum optimal, seperti sektor hiburan. Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyatakan bahwa pemerintah mendatang sebaiknya tidak berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan mengenakan lebih banyak pajak kepada sektor manufaktur maupun konsumsi, mengingat kini terjadi pelemahan daya beli dan penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur.
“Yang semestinya dilakukan adalah menyasar pada subjek-subjek pajak yang selama ini belum terlalu maksimal, misalkan pajak untuk hiburan, untuk (masyarakat) kelas atas, atau perusahaan-perusahaan besar dan multinasional yang beroperasi Indonesia,” ujarnya dilansir dari Antara.
Pemerintahan mendatang mencanangkan dalam dokumen Asta Cita untuk melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.
Selain subjek-subjek pajak yang telah disebutkan di atas, Mohammad Faisal pun menyarankan Prabowo-Gibran juga untuk mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi digital karena dinilai menguntungkan. “Jadi bukan malah membebani sektor-sektor yang pada saat sekarang itu justru dalam kondisi yang tidak memungkinkan mereka untuk ditambahkan beban (pajak) gitu ya, nanti malah bisa backfire (menjadi bumerang) bagi perekonomian,” katanya.
Dalam dokumen Asta Cita, Prabowo-Gibran juga memberikan perhatian besar terhadap industri buku dan berencana untuk memberikan insentif bagi industri tersebut dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.
Faisal mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik rencana relaksasi pajak tersebut. Meskipun begitu, ia menyoroti perlunya pemerintahan mendatang juga melakukan relaksasi pajak terhadap sejumlah industri padat karya, seperti industri tekstil dan alas kaki. “Bisa dengan mengurangi PPN, tidak harus menghapus PPN. Beban pajak yang lain juga tidak menutup kemungkinan untuk juga dikurangi,” imbuhnya.
Politisi PDIP akan Dorong Janji Prabowo Soal Swasembada Pangan
1 jam lalu
Politisi PDIP akan Dorong Janji Prabowo Soal Swasembada Pangan
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan bahwa DPR RI akan mendorong Presiden Prabowo untuk menetapi janjinya mewujudkan swasembada pangan. Dorongan tersebut juga disertai pengawasan perjalanan Prabowo yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Daftar Susunan Kabinet Presiden Prabowo Bidang Ekonomi
5 jam lalu
Daftar Susunan Kabinet Presiden Prabowo Bidang Ekonomi
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan susunan kabinet yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Hal tersebut ia sampaikan di Istana Negara usai resmi dilantik sebagai Presiden RI, Minggu malam, 20 Oktober 2024.
Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi, Tapi Tak Bahas Deflasi dan Kelas Menengah
6 jam lalu
Pidato Perdana Presiden Prabowo Banyak Singgung Persoalan Ekonomi, Tapi Tak Bahas Deflasi dan Kelas Menengah
Meski membahas banyak persoalan ekonomi, Prabowo tidak ada menyebutkan beberapa permasalahan ekonomi yang banyak dibahas belakangan ini dalam pidatonya.