TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mewacanakan bakal merombak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Temasek Holdings Singapura atau Khazanah Malaysia. Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengatakan pemerintah mendatang harus memisahkan fungsi kinerja jika ingin mengubah instansi BUMN.

Menurutnya, pemisahan fungsi itu agar pemerintah dapat membedakan kinerja BUMN yang diperuntukkan untuk keuntungan bisnis dengan fungsi sosial. Gunawan mengatakan, hal tersebut agar dua fungsi itu dapat menjadi kegiatan untuk menanamkan modal di pemerintahan mendatang. "Yang perlu diperhatikan oleh Pak Prabowo, kalau dia ingin mau lakukan benchmarking seperti itu (Temasek Holdings), dia harus berpikir untuk memisahkan antara BUMN yang profit dengan BUMN yang memiliki fungsi sosial," ujar Herry Gunawan ketika dihubungi pada Ahad, 13 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia menyarankan pemerintah tak menjadikan BUMN sebagai perseroan terbatas saat memfokuskannya sebagai fungsi sosial. Sehingga, lebih baik fungsi sosial dikembalikan ke Badan Layanan Umum (BLU), supaya tidak memikirkan keuntungan. "Jadi BUMN yang memiliki fungsi sosial, jangan dijadikan PT, bubarkan aja PT-nya, tapi kembali ke BLU, Badan Layanan Umum itukan seperti kantor berita Antara enggak perlu nyari profit, tapi fungsi sosialnya berjalan," kata dia.

Menurut Gunawan, saat fungsi kinerja sudah dipisah, lembaga yang statusnya menjadi BLU bisa ditempatkan di bawah kementerian. Jika hal itu dilakukan, menurut Herry, wacana perombakan BUMN yang akan dilakukan oleh Prabowo dapat berjalan optimal. "Kalau dia (BUMN) ke BLU, kemudian kalau perlu tambah aja dia (BLU) di bawah kementerian gitu, jadi akan mendukung program kementerian misalnya gitu," tutur Gunawan.

Sementara itu, dikutip dari laman resmi milik Temasek Singapura, perusahaan itu telah berdiri sejak 1974. Menteri Keuangan pertama Singapura, Goh Keng Swee, adalah pencetus didirikannya lembaga itu.

Kala itu pemerintah Singapura merasa perlu untuk memisahkan tata kelola dari manajemen bisnis. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah dapat berfokus pada peran utamanya, yaitu membuat kebijakan dan regulasi. “Jelas bukan tugas pemerintah untuk menjalankan perusahaan-perusahaan seperti itu, sehingga Temasek didirikan untuk mengambil alih dan memiliki sekitar 35 perusahaan dan berbagai investasi," ujar Goh Kong Swee dikutip laman resmi Temasek yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia.

Adapun portofolio Temasek mencakup berbagai industri dibidang transportasi; layanan keuangan; telekomunikasi; media dan teknologi; konsumen dan real estate; ilmu hayat dan pertanian pangan. Selain itu, sebagian besar investasi yang diciptakan lembaga itu berbentuk ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham.

Pilihan editor: Neraca Dagang RI Surplus USD 3,26 Miliar, Kepala BKF Sebut Hilirisasi Menunjukkan Hasil Positif