Kementan Ajak Jepang Terlibat dalam Program Cetak Sawah 3 Juta Hektare

Kamis, 17 Oktober 2024 13:57 WIB

Wakil Menteri Pertanian Indonesia Sudaryono ungkap ada sekitar 50 pengusaha berinvestasi di penyediaan susu gratis program Presiden terpih Prabowo Subianto saat ditemui usai rapat kerja Menteri Pertanian RI pada Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Cicilia Ocha

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak pemerintah Jepang terlibat dalam program cetak sawah 3 juta hektare. Hal ini diucapkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono saat bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yoichi Watanabe di Tokyo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Ketahanan pangan, Sudaryono menjelaskan, merupakan fokus utama presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan modern, seperti mekanisasi, peningkatan sumber daya manusia, serta penerapan teknologi canggih. Salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional yakni melalui program cetak sawah baru 3 juta hektare. Sudaryono mengklaim, proyek ini sudah dimulai dengan memanfaatkan lahan yang sudah ada, termasuk lahan rawa. “Kami ingin menekankan pencetakan sawah tidak akan melibatkan deforestasi,” katanya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Sudaryono berharap, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama di sektor pertanian dengan Jepang. Kerja sama ini terutama dalam bentuk ekspor-impor, pelatihan, dan transfer teknologi. Ia mengatakan, transfer teknologi dari Jepang dapat membuat produk hortikultura Indonesia dapat memenuhi standar kualitas internasional. “Saya kira, selama Anda sebagai Wakil Menteri Jepang positif menanggapi ini, saya pun dengan positif akan tanggapi ini,” kata Sudaryono kepada Yoichi.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, justru mengkritik janji presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan melanjutkan food estate, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Hal itu tercantum dalam bagian ke-2 Asta Cita subbab swasembada pangan.

Food estate, menurut Iqbal, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi hijau yang juga masuk dalam visi misi pasangan tersebut. Pasalnya, menurut dia, program itu berpotensi mendorong penggundulan hutan atau deforestasi. "Food estate dalam konteks ekonomi hijau merupakan solusi yang salah dan bertolak belakang," kata Iqbal kepada Tempo.

Pilihan editor: Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Gandeng 46 Perusahaan untuk Impor 1,3 Juta Ekor Sapi

Berita terkait

Kementan Libatkan TNI dan Polri dalam Program Penguatan Ketahanan Pangan

2 hari lalu

Kementan Libatkan TNI dan Polri dalam Program Penguatan Ketahanan Pangan

Kementan melibatkan TNI dan Polri menjaga penguatan ketahanan pangan nasional. Mengapa?

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Ajukan Kasasi atas Vonis 12 Tahun Penjara

3 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Ajukan Kasasi atas Vonis 12 Tahun Penjara

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebelumnya memutus Syahrul Yasin Limpo dijatuhi pidana 12 tahun penjara, lebih berat dari vonis pertama.

Baca Selengkapnya

Silmy Karim Puji Haji Isam Garap Proyek Cetak Sawah 1 Juta Hektar di Papua: Berani Ambil Risiko

3 hari lalu

Silmy Karim Puji Haji Isam Garap Proyek Cetak Sawah 1 Juta Hektar di Papua: Berani Ambil Risiko

Silmy Karim menyinggung langkah Haji Isam yang membeli 2.000 eskavator ke Cina.

Baca Selengkapnya

KPK Beberkan Persoalan Tambang Emas hingga Pengelolaan Air di Gili kepada Kejati NTB

7 hari lalu

KPK Beberkan Persoalan Tambang Emas hingga Pengelolaan Air di Gili kepada Kejati NTB

KPK mendorong perbaikan tata kelola SDA di Provinsi NTB untuk mencegah dan menindak potensi korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Panen Raya Padi Hasil Program Oplah di Merauke

8 hari lalu

Panen Raya Padi Hasil Program Oplah di Merauke

Petani di Kampung Telaga Sari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, panen raya padi di lahan seluas 14 ribu hektare.

Baca Selengkapnya

EUDR Ditunda, Satya Bumi: Indonesia Hadapi Risiko Deforestasi Tanpa Kendali

8 hari lalu

EUDR Ditunda, Satya Bumi: Indonesia Hadapi Risiko Deforestasi Tanpa Kendali

Penundaan implementasi EUDR dinilai merupakan langkah mundur dalam upaya menekan laju deforestasi di tingkat global.

Baca Selengkapnya

Aturan Anti Deforestasi Ditunda, Walhi: Tak Mengubah Tata Kelola Komoditas di Indonesia

9 hari lalu

Aturan Anti Deforestasi Ditunda, Walhi: Tak Mengubah Tata Kelola Komoditas di Indonesia

Tidak ada jaminan perbaikan meski kebijakan EUDR resmi ditunda setahun.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Plt Sekjen Kementan dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mesin X-Ray di Badan Karantina Pertanian

9 hari lalu

KPK Periksa Plt Sekjen Kementan dalam Kasus Korupsi Pengadaan Mesin X-Ray di Badan Karantina Pertanian

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pemeriksaan terhadap saksi dilakukan pada Senin kemarin, 7 Oktober.

Baca Selengkapnya

Badan Penyuluhan Kementan Dampingi Petani Milenial Bangun Pertanian Modern

11 hari lalu

Badan Penyuluhan Kementan Dampingi Petani Milenial Bangun Pertanian Modern

Kementan memberikan pendampingan bagi sarjana pertanian dan petani millenial untuk membangun pertanian modern di Kecamatan Dadahup, Kalimantan Tengah

Baca Selengkapnya

Kementan Dorong Petani Percepat Tanam Oktober: Dapat Benih Gratis

11 hari lalu

Kementan Dorong Petani Percepat Tanam Oktober: Dapat Benih Gratis

Kementerian Pertanian (Kementan) akan membagikan benih gratis kepada para petani yang mempercepat tanam sejak Oktober 2024.

Baca Selengkapnya