TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta hunian setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan dan dua juta unit rumah di pedesaan.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Target ini terlihat ambisius jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, yakni membangun 10 juta rumah dalam 10 tahun

Menanggapi target besar itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan tiga skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi guna mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Untuk subsidi kami membagi jadi tiga jenis usulan. Usulan ini kami sampaikan ke Satuan Tugas (Satgas) dan akan diteruskan ke pemerintah baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Skema pertama yaitu rumah desa, dengan target membangun atau merenovasi sekitar 2 juta rumah di desa yang tidak layak huni.

Menurut Nixon, sebanyak 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450 watt, atau lebih dari 90 persen, tergolong rumah tidak layak huni. Untuk itu, skema ini akan difokuskan pada pembangunan atau renovasi rumah-rumah desa yang tidak layak huni.

Skema kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menjelaskan skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema ini menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Cilegon.

Skema ketiga adalah rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan. Fokusnya adalah menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD/Transit Oriented Development) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen dengan harga sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dia menghitung harga jual ini terjangkau oleh KPR dengan tenor 25-30 tahun.

Ia menambahkan harga lahan di kota-kota besar sudah tidak terjangkau, sehingga solusi yang paling sesuai adalah hunian vertikal.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian, juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” kata Nixon.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya beberapa tahun ini memanfaatkan bagian teratas pasar, yang biasanya tidak menarik pedagang untuk berjualan, sebagai lokasi futsal, bulu tangkis, atau karaoke dan tempat jajan.

Tempat olahraga itu kemudian disewakan untuk umum.

"Kami sudah mengajukan menambah fasilitas seperti futsal dan binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Kepala Pasar Mampang Prapatan Robby Wahyudi seperti dikutip Antara, 21 November 2022

Pilihan Editor Meleset dari Target, Baru 16 Tower Rusun ASN di IKN yang Siap Huni Bulan Ini