TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto memanggil 49 calon menteri di kediamannya, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah menteri ekonomi dari Kabinet Presiden Jokowi hadir bergantian di sana siang hingga malam pada Senin, 14 Oktober 2024.

Beberapa di antaranya yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Airlangga mendapat perintah dari Prabowo Subianto untuk menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil.

Menko Perekonomian itu diminta membantu perekonomian RI di tengah tantangan yang luar biasa dan masalah geo politik. “Tentu juga masalah pangan dan masalah energi menjadi krusial di situasi seperti ini," kata Airlangga kepada awak media.

Tapi dia enggan membeberkan apakah bakal kembali menjabat sebagai Menko Perekonomian. Sementara Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Prabowo meminta dia untuk untuk kembali menjadi Menteri Keuangan.

Selain keduanya, menteri ekonomi dari kabinet Jokowi yang juga dipanggil adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Bahlil Lahadalia; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

Sementara itu, menteri ekonomi era Jokowi yang lain tampak absen dari pemanggilan tersebut. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki; dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Tradisi pemanggilan calon menteri juga sempat dilakukan Jokowi saat terpilih pada 2014. Hingga akhir masa jabatan, kabinet Jokowi diisi oleh 34 kementerian, sementara Prabowo disebut berencana membentuk lebih dari 40 kementerian. Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan penambahan kursi menteri membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kementerian terbanyak. “Ini harus dijawab oleh pemerintah tujuannya apa. Karena uang yang digunakan untuk pengelolaan kementerian itu adalah uang rakyat.” ujarnya.

Nandito Putra dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Setelah Dapat Izin Tambang, NU dan Muhammadiyah Dapat Jatah Menteri di Kabinet Prabowo