TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dikabarkan bakal membagi satu kementerian menjadi dua hingga tiga untuk menambah jumlah kabinet. Dokumen berjudul ‘Gambaran Nomenklatur Mitra AKD (Alat Kelengkapan Dewan)’ yang beredar, menunjukkan akan ada 46 kementerian yang akan bermitra dengan DPR RI.

Berdasarkan dokumen tersebut beberapa kementerian tampak dipecah, seperti misalnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dibagi menjadi tiga kementerian di bawah komisi X. Ada pula pemisahan Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Ekonomi Kreatif di bawah komisi VII dan Kementerian Koperasi yang dipisah dengan Kementerian UMKM.

Rencana tersebut dinggap bakal memperumit tata kelola pemerintahan Prabowo. Direktur kebijakan publik Celios, Media Wahyudi Askar memperkirakan, setengah masa jabatan kabinet Prabowo bakal disibukkan dengan penyesuaian pegawai. Saat beberapa kementerian dipecah, ia mengatakan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, butuh waktu panjang untuk mengatur kembali ASN.

“Proses mutasi dari PNS satu kementerian ke kementerian lain dan pengisian jabatan, waktunya sekitar 2 sampai 3 tahun. Kerjanya (efektif) ya tinggal dua tahun, apa yang bisa dikerjakan?” kata dia kepada Tempo Selasa, 14 Oktober 2024.

Selain itu, jumlah kementerian yang bertambah bakal turut menaikkan alokasi belanja pemerintah. Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja pegawai di tahun 2024 saja sekitar Rp 460,8 triliun atau 18 persen dari total belanja pemerintah pusat. Tahun depan estimasi belanja gaji dan tunjangan naik menjadi Rp513,2 triliun atau naik 19,1 persen dari total belanja.

Operasional teknis kementerian menurut Askar akan semakin banyak, begitu pula fasilitas infrastrukturnya. Kantor kementerian yang awalnya satu akan dibagi menjadi dua atau tiga. “Alokasi rumah dinas, mobil dinas, pos-pos anggaran di masing-masing kantor, akhirnya kan dipecah-pecah,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad sempat merespons kabar kementerian Prabowo berjumlah 46 seperti yang tercantum dalam dokumen mitra AKD. Dasco tak membantah maupun mengiyakan secara gamblang jumlah 46 kementerian tersebut. Ia hanya menyatakan jumlah final kementerian masih dihitung.

Susunan nama menteri di kabinet Prabowo-Gibran akan ditetapkan pada H-5 sebelum pelantikan sesuai target waktu yang sudah direncanakan sebelumnya."Jumlahnya ada sekitar-sekitar itu, saya mendapatkan informasi bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya," kata Dasco.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Kemenkeu Sebut Sri Mulyani Bakal jadi Menteri Keuangan di Kabinet Prabowo