TEMPO.CO, Jakarta - Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN, Kalimantan Timur, kini berada di bawah kendali presiden terpilih Prabowo Subianto.

Penyerahan proyek ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan, terutama tentang komitmen pemerintah saat ini dalam meneruskan visi pembangunan yang sudah dicanangkan.

Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kelangsungan proyek atau justru sebuah bentuk lepas tangan dari tanggung jawab yang diemban oleh Joko Widodo.

Jokowi Lepas Tangan?

Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa akan ada groundbreaking atau peletakan batu pertama lagi di Nusantara dalam waktu dekat, bahkan diperkirakan sebelum Prabowo dilantik.

“Saat ini sedang difinalkan kesiapannya,” katanya, di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Oktober 2024.

Namun, peneliti dan sosiolog dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyatakan bahwa banyak dari groundbreaking yang sudah dilakukan hanyalah seremoni belaka, tanpa ada kemajuan signifikan setelahnya.

Sementara itu Presiden Jokowi, dalam pernyataannya, berharap bahwa groundbreaking tiga perusahaan internasional dapat menarik lebih banyak investor asing. Meski demikian, hingga saat ini, investasi yang masuk baru mencapai Rp 58,4 triliun, masih jauh dari target awal yang ditetapkan sebesar Rp 100 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat untuk menggaet investasi, realisasinya masih belum optimal.

Adi Prayitno, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, mengemukakan bahwa langkah Jokowi untuk menyerahkan keputusan tentang pemindahan IKN kepada Prabowo bisa jadi karena kekhawatiran akan kritik yang mungkin muncul jika proyek ini tetap dipertahankan dalam masa kepemimpinannya.

Progres Pemindahan Ibu Kota

Sejak awal proyek pemindahan IKN dimulai, telah dilakukan delapan tahap groundbreaking. Di tahap kedelapan yang dilaksanakan pada 25 September 2024, investasi swasta dari luar negeri pertama kalinya masuk ke IKN, dengan Delonix Bravo Investment sebagai investor asing pertama yang berinvestasi sebesar Rp 500 miliar.

Sebelumnya, pengembangan proyek IKN lebih banyak melibatkan investasi dari perusahaan dalam negeri seperti Agung Sedayu Group dan Sinarmas Group, di mana beberapa proyek seperti Hotel Nusantara dan Rumah Sakit Abdi Waluyo sudah mulai dibangun.

Namun, para pengusaha menanti kepastian dari pemerintahan baru. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, menuturkan bahwa pelaku usaha masih cenderung menunggu dan melihat bagaimana langkah pemerintah selanjutnya dalam mengembangkan IKN. Sebab, tanpa dukungan infrastruktur yang memadai dan populasi yang cukup, investasi baru kemungkinan tidak akan terwujud.

Sulfikar Amir dari Nanyang Technological University menekankan bahwa mayoritas proyek di IKN belum menanggapi kebutuhan mendasar pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur dasar yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan kota.

"Setelah groundbreaking, tidak ada follow-up, tidak ada tindak lanjut," tuturnya.

Menurutnya, jika proyek ini terus berjalan tanpa evaluasi dan penyesuaian yang tepat, ada potensi besar untuk menjadi kegagalan yang merugikan negara.

Ke depannya, pemerintahan Prabowo diharapkan dapat memberikan arahan dan strategi yang lebih jelas dalam mengelola pembangunan IKN.

Dengan tantangan investasi yang masih mengemuka, baik dari dalam maupun luar negeri, kelanjutan proyek ini akan sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan evaluasi berkelanjutan. Rakyat butuh kepastian bahwa pembangunan IKN tidak hanya menjadi proyek seremonial semata, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara.

PUTRI SAFIRA PITALOKA| ANNISA FEBIOLA | HOTMA RADJA SIREGAR | ANASTASYA LAVENIA Y | ZULFIKAR EPRIYADI
Pilihan editor: Jokowi Lakukan Kunker Sebelum Lengser, Salah Satunya ke IKN Besok