TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Terpilih, Bonny Z. Minang, memberi sinyal presiden terpilih Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Koordinator Infrastruktur. Bonny mengatakan rencana pembentukan Kemenko baru itu sudah didiskusikan oleh tim Prabowo.

“Iya dong (sudah didiskusikan rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur),” ujarnya saat ditemui awak media Rabu, 9 Oktober 2024, di Hotel Le Meridien, Jakarta.

Bonny menjelaskan, rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur merupakan bagian untuk memperkuat sektor Pekerjaan Umum dan Infrastruktur. Lebih lanjut, menurut Bonny, dalam sektor ini terdapat banyak BUMN Karya yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

“Infrastruktur itu dalam properti kan penyumbang PDB yang tertinggi. Jadi drive growth-nya itu sekitar 2,4 persen,” kata Bonny. Sektor ini, tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

Di kesempatan yang sama, Bonny juga menyinggung rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai bagian dari Kemenko Infrastruktur ini. Namun, Bonny enggan menjelaskan lebih lanjut.

Dia menyatakan, “Menteri Koordinator Infrastruktur ini bukan domain saya menjawab. Tunggu tanggal 21 (Oktober), nanti diumumkannya tanggal 21.”

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Selanjutnya: Hashim mengatakan pemisahan kementerian....

<!--more-->

Hashim mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua Satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hashim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan 3 juta hunian setiap tahun. Rinciannya, 2 juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara 1 juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah, sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki Hadimuljono ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian yang berhembus sejak beberapa bulan lalu seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Ia menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan hal mendesak karena urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Arahnya ke sana saja," kata dia.

Riri Rahayu dan Han Revanda Putra berkontribusi dalam artikel ini

Pilihan Editor: Selain Temu, Menkominfo Juga Khawatirkan Aplikasi Shein Rusak Ekosistem UMKM Nasional