TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia bercita-cita mengurangi emisi karbon 2060. Mantan tenaga ahli Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Bidang Kelistrikan, Sripeni Inten Cahyani, mengatakan saat ini beban pemerintah justru bertambah akibat penggunaan kendaraan bermotor semakin banyak.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan negara mengeluarkan kompensasi Rp 3000 untuk satu liter bahan bakar kendaraan. Sripeni mengatakan, angka itu belum termasuk dalam perhitungan minyak dan gas yang diimpor Indonesia.

"Berapa yang harus diimpor karena sumur-sumur minyak dan gas, sementara di Indonesia ini lebih banyak adalah sumur gas, kita itu eksportir gas dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG)," ujar Sripeni dalam acara Asia Consumer Sourcing Expo di ICE BSD City, Tangerang, Banten pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahan bakar minyak atau BBM yang selama ini didapatkan berasal dari hasil produksi di Indonesia. Sementara, kata Sripeni, jumlah kebutuhan minyak untuk negara lebih banyak diimpor dari luar negeri. "Jadi itulah sebabnya, maka sepertiga dari kebutuhan BBM Nasional itu adalah dari produksi, dua pertiganya impor, bayangkan betapa neraca perdagangan kita terekspos dari situ," ucap dia.

Sripeni mengatakan, tingkat pertumbuhan penggunaan sepeda motor di Indonesia lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi negara. Menurutnya, berdasarkan perhitungan secara variabel, penggunaan sepeda motor mencapai angka 140 juta dari total penduduk di Indonesia sebanyak 282 juta jiwa. "Jadi bisa diperhatikan sekitar 8 persen pernah terjadi pertumbuhan penggunaan sepeda motor di Indonesia dan kalau dilihat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi," tutur Sripeni.

Menurut dia, saat ini setiap satu kepala keluarga bisa memiliki beberapa kendaraan bermotor. Sripeni berujar, jika hal tersebut kemungkinan besar setiap keluarga memiliki lebih dari dua kendaraan bermotor. "Padahal kalau kita lihat ke dalam setiap keluarga bahkan ada yang punya dua, Ada yang punya tiga, bahkan satu persatu empat orang di dalam keluarga masing-masing punya kendaraan, punya sepeda motor," ucap dia.

Pilihan editor: Sri Mulyani Lapor Pelaksanaan APBN ke Jokowi sebelum Pergantian Pimpinan ke Prabowo