TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut memegang data ratusan perusahaan nakal yang membuat penerimaan negara mengalami kebocoran hingga Rp 300 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Menurut Hashim, kebocoran penerimaan negara itu berasal dari sektor industri perkebunan sawit. Adapun data ratusan perusahaan nakal itu, kata Hashim, didapatkan Prabowo dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Panjaitan.

“Ada jutaan hektare kawasan hutan yang diokupasi liar oleh pengusaha sawit yang nakal,” ucap Hashim dalam acara Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Senin, 7 Oktober 2024.

CEO Arsari Group itu menjelaskan nilai kerugian akibat kegiatan okupasi ilegal hutan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai Rp 300 triliun. Ia menambahkan, pemerintah juga telah memperingatkan oknum-oknum pengusaha nakal tersebut.

"Ternyata sudah diingatkan, tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data sampai bisa 200-300 triliun yang belum bayar," kata pengusaha yang baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia itu.

Selanjutnya: Ada 300 Perusahaan Nakal....

<!--more-->

Ada 300 Perusahaan Nakal

Berdasarkan penuturan Hashim, Prabowo Subianto telah menghimpun lebih dari 300 nama pengusaha nakal yang melakukan okupasi hutan ilegal untuk ditindaklanjuti. Ia memperkirakan, negara bisa menerima Rp 50 triliun setiap tahunnya dari upaya tindak lanjut pengusaha sawit yang nakal ini.

Penerimaan negara ini, kata Hashim, dapat digunakan untuk membantu mendanai program quick wins pemerintah baru. Salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis. “Setiap Rp 5 triliun yang kami dapat dari penutupan kebocoran penerimaan negara, bisa memberikan makanan gratis pagi dan siang untuk 9 juta jiwa,” kata dia.

Untuk menindaklanjuti ide penutupan kebocoran penerimaan negara ini, Hashim menyebutkan, pemerintahan baru presiden terpilih Prabowo akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Menurutnya, Prabowo bahkan telah mengantongi nama menteri untuk lembaga baru tersebut. “Badan Penerimaan Negara nanti akan jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ujar Hashim.

Pemerintahan baru Prabowo-Gibran mematok target rasio penerimaan negara sebesar 18 hingga 23 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, menurut Hashim, tarif pajak hendaknya turun dari 22 persen menjadi 20 persen—mendekati Singapura dan Hong Kong.

Menurutnya, pemerintah akan menutup celah-celah kebocoran kekayaan ke luar negeri untuk meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, selain menindaklanjuti kegiatan okupasi hutan ilegal, kata Hashim, pemerintah juga akan melakukan upaya lain untuk menutupi kebocoran itu.

Salah satu caranya dengan cara penegakan aturan pajak yang akan dilakukan dengan menggunakan teknologi artificial intelligence (AI) dan teknologi informasi (TI). Hashim Djojohadikusumo juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak. Meski begitu, dia mengatakan pemerintahan baru ingin memastikan semua wajib pajak membayar pajak.

“Ini mau saya tegaskan supaya kawan-kawan pengusaha tidak cemas. Tidak ada kenaikan tarif pajak. Tapi, pemerintah ingin semua yang wajib pajak, bayar pajak,” ucap Hashim.

Oyuk Ivani S dan Han Revandra Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Selain Temu, Menkominfo Juga Khawatirkan Aplikasi Shein Rusak Ekosistem UMKM Nasional