TEMPO.CO, Jakarta - Drajad Wibowo, anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menyebutkan bahwa ada kemungkinan presiden terpilih akan menambah anggaran untuk program makan bergizi gratis. Saat ini, anggaran yang dialokasikan pemerintahan Jokowi untuk program tersebut Rp 71 triliun untuk 2025.

Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut juga menyatakan bahwa alokasi anggaran saat ini masih sesuai rencana, namun di masa mendatang bisa mengalami perubahan.

“Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan penyesuaian APBNP (APBN Perubahan) ya. Diharapkan setelah tahu posturnya lebih rinci, di 2025 kita lakukan perubahan,” ujar Drajad di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Anggaran Rp 71 triliun ini sebelumnya ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi, dan menurut Drajad, perubahan lebih lanjut diperkirakan akan terjadi pada tahun depan. “Bisa dinaikkan kalau pendapatan negara bisa kita naikkan cukup signifikan,” kata dia.

Dibagi dua kali sehari

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa program makan bergizi gratis akan diberikan dua kali sehari. Namun, ia menegaskan bahwa setiap anak tidak akan menerima dua porsi dalam sehari.

Ia menjelaskan bahwa pembagian makanan dilakukan dua kali karena terdapat perbedaan waktu makan antara anak-anak di pendidikan usia dini dan sekolah dasar dengan siswa tingkat SMP dan SMA. “Pada prinsipnya, anak PAUD dan SD makannya jam 08.00 dan 09.30, sementara SMP-SMA makannya siang,” ujarnya di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Badan Gizi Nasional: November masih uji coba lagi

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan pada November masih akan dilakukan uji coba program berikutnya.

Sebelumnya ia berujar, uji coba sudah dilakukan selama hampir sembilan bulan. “Program ini Insya Allah akan dilaksanakan mulai bulan Januari, dan bulan November kami akan melakukan uji coba tambahan,” ujarnya dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center, Selasa, 8 Oktober 2024.

Pada awal tahun depan, program tersebut akan diperluas secara lebih masif, tergantung pada jumlah Sumber Daya Manusia yang disiapkan. Badan Gizi berencana untuk melakukan intervensi langsung di berbagai daerah.

Dadan menjelaskan bahwa program yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional akan dilaksanakan secara terpusat dan terkontrol. “Jadi uang itu akan masuk dari negara ke Badan Gizi dan akan langsung disalurkan ke satuan-satuan pelayanan, di mana satuan pelayanan melayani 3.000 anak,” ujarnya.

Berdasarkan hasil uji coba, ia menambahkan bahwa akan ada peningkatan kuota sekitar 10 persen dari jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. “Jadi satuan pelayanan akan mengelola kurang lebih 3.000 (anak) plus 300 tambahan,” kata dia.

Peneliti: harus ciptakan efek berganda ekonomi

Eliza Mardian, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan bahwa program makan bergizi gratis harus dirancang untuk menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

Menurutnya, prioritas utama adalah menciptakan keterkaitan yang kuat untuk membangun dan memperkuat rantai pasok lokal, yang melibatkan petani, nelayan, peternak, usaha kecil dan menengah (UKM), serta koperasi desa.

"Cari alternatif sumber karbohidrat dan protein yang sesuai dengan lokalitas, jangan dilakukan penyeragaman," ujar Eliza, dikutip dari Antara.

Selain itu, ia menambahkan bahwa diperlukan reformasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional, serta reorientasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian untuk memastikan adanya konsistensi antara produksi, distribusi, dan konsumsi pangan.

Dukungan Komite II DPD

Wakil Ketua Komite II DPD RI periode 2024-2029, Angelo Wake Kako, bertekad untuk mendukung program makan bergizi gratis yang diusulkan calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam kampanye Pemilu 2024.

"Komite II akan menjembatani agar supaya program ini terlaksana dengan baik dengan memaksimalkan seluruh potensi ekonomi dan sumber daya yang ada di daerah," kata Angelo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur itu menyatakan bahwa komitmen ini sejalan dengan tugas Komite II DPD yang menangani pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi lainnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dan alam demi kepentingan masyarakat setempat.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa potensi lokal harus menjadi prioritas dalam penyediaan bahan baku untuk program makan bergizi gratis. Selain itu, ia juga mengingatkan agar lahan yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk menanam bahan baku yang mendukung program tersebut.

SUKMA KANTHI NURANI | ILONA ESTHERINA | ANTARA

Pilihan Editor: Badan Gizi Nasional Klarifikasi Pernyataan Adik Prabowo Soal Makan bergizi Gratis Dua Kali Sehari