TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani enggan berkomentar banyak mengenai isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024. Berjumpa selama satu jam dengan Jokowi, Sri Mulyani bilang akan menyampaikan poin utama persamuhan hari ini dalam jumpa pers beberapa hari ke depan.

Bendahara negara hanya mengatakan bahwa dia melapor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN sebelum berganti pemerintahan ke Prabowo Subianto. “Saya melaporkan tentang perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum pergantian presiden, tadi disampaikan bagaimana pelaksanaan APBN 2024,” kata Sri Mulyani.

Per 31 Agustus 2024, APBN mencatatkan defisit sebesar 0,68 persen terhadap PDB dengan nilai sebesar Rp 153,7 triliun. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.777 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.379,8 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 383,8 triliun. Penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,5 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp 183,2 triliun.

Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp 1.930,7 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat sebesar Rp 1.368,5 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 703,3 triliun dan belanja non-K/L Rp 665,2 triliun. Sedangkan transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp 562,1 triliun. Sementara keseimbangan primer tercatat surplus sebesar Rp 161,8 triliun.

Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu tambahan anggaran belanja sebesar Rp300 triliun pada APBN 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi.

Tambahan itu diperlukan untuk mewujudkan misi Prabowo Subianto mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dan sebagai awalnya ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh 5,8 - 5,9 persen.

“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo dalam kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Dalam UU APBN 2025, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, defisit Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp 63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun.

Kemudian, penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun.

Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2025, ditetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, laju inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 7 persen, nilai tukar rupiah Rp 16 ribu per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$ 82 per barel, lifting minyak 605 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Terkini Bisnis: Cara Mencairkan Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan, Jokowi Tiba-tiba Panggil Sri Mulyani ke Istana