TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi 2 kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat. Hal ini disampaikan oleh anggota satuan tugas (Satgas) Perumahan Prabowo, Bonny Z. Minang.

“PUPR akan pisah,” ujar Bonny pada awak media di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Bonny menyampaikan pemisahan Kementerian PUPR ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pekerjaan umum. Hal ini, kata Bonny, berkaitan dengan pentingnya peran sektor infrastruktur, khususnya mengenai pekerjaan umum (PU).

“PU kan harus dikuatkan. Dalam infrastruktur banyak karya-karya yang perlu dikoordinasikan,” ungkapnya.

Bonny menyebut, sektor infrastruktur penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai.

“Infrastruktur itu dalam properti kan penyumbanya PDB yang tertinggi. Jadi drive growth-nya itu sekitar 2,4 persen,” kata Bonny.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai nama menteri yang akan mengisi pos Kementerian PUPR, Bonny enggan menjawab. Ia menyatakan tidak berhak untuk memberikan informasi tersebut.“Tunggu tanggal 21 (Oktober), diumumkannya tanggal 21,” ucap Bonny.

Sebelumnya, wacana pemisahan Kementerian PUPR menjadi kementerian yang menangani perumahan dan kementerian yang menangani pembangunan infrastruktur disampaikan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia mengatakan pemisahan kementerian itu menunjukkan komitmen Prabowo dalam mengembangkan perumahan di Indonesia. Hashim juga mengklaim sudah ditunjuk menjadi Ketua satgas Perumahan dalam tim transisi Prabowo.

Hasim berujar, Kementerian Perumahan menargetkan pembangunan tiga juta hunian setiap tahun. Rinciannya, dua juta rumah akan dibangun pemerintah di pedesaan, sementara satu juta apartemen di kota. Hashim mengatakan pembangunan dua juta unit rumah di pedesaan akan dipercayakan kepada UMKM dan BUMDes untuk mendorong pengembangan UMKM di daerah sekaligus menciptakan kelas menengah baru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah mengatakan rencana pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan Rakyat merupakan rencana apik. Apalagi, Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah gratis. “Ini menjadi fokus (kerjanya)” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 18 September 2024.

Namun, wacana pemisahan kementerian yang berhembus sejak beberapa bulan lalu seiring usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, sempat dikritik pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Ia pernah menyebut bahwa rencana pemisahan Kementerian Perumahan Rakyat bukan hal mendesak karena urusan perumahan rakyat sudah cukup ditangani Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan.

"Kalau ada kementerian sendiri, ada dampak birokrasi panjang. Ujung-ujungnya juga membebani APBN dan tidak efektif," kata Trubus ketika dihubungi Tempo, Senin, 13 Mei 2024. “Urusan perumahan cukup di PUPR. Perbaiki saja tata kelolanya, pembenahan birokrasi, pelayanannya disederhanakan.”

Selain itu, Trubus mengatakan, pemerintah bukan lagi pihak tunggal dalam persoalan penyediaan perumahan rakyat. Sebab, ada kerja sama pemerintah dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Arahnya ke sana saja," kata dia.

Riri Rahayu dan Han Revanda Putra berkontribusi dalam artikel ini.

Pilihan Editor: 10 Hari Jokowi Menjelang Tak Jadi Presiden Lagi, Berikut Pernyataan dan Berbagai Kegiatannya