TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo - Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, tahun depan sekitar 45 persen pendapatan negara habis untuk untuk membiayai utang. Pada 2025, penerimaan negara dari perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, dan hibah ditetapkan Rp 3.005 triliun.

Besarnya beban pembiayaan pinjaman membebani belanja negara yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Tahun 2025, 45 persen dari pendapatan negara itu habis untuk debt service,” ujarnya dalam agenda Future Policy Dialogue, Katadata di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Berdasarkan hitungan, dari total penerimaan negara sekitar 45 persen atau Rp 1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Terdiri dari Rp 800,3 cicilan pokok dan Rp 552,9 bunga. Karena itu pemerintah harus mencari cara menaikkan pendapatan.

Beban utang jatuh tempo Rp 800 triliun bakal ditanggung oleh pemerintahan era Prabowo Subianto tiap tahun sejak 2025-2027. Utang ini berasal dari pinjaman untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, laju kenaikan utang cukup pesat. Pada 2014, sebesar Rp 2.608,7 triliun sementara di akhir masa kepemimpinannya utang pemerintah meningkat signifikan. Berdasarkan Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan hingga akhir September, utang pemerintah telah menembus Rp 8.641 triliun.

Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rp 775 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun dan APBN dirancang defisit sekitar Rp 616,2 triliun.

Pilihan Editor: Terancam Pailit karena Utang Rp 8,79 Triliun, Ini Kinerja Keuangan Perusahaan Media Milik Keluarga Bakrie