TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto tidak perlu membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur. Menurut dia, pembentukan Kemenko baru ini justru akan menambah panjang birokrasi dan rantai koordinasi.

“Lebih baik pemerintah tetap mempertahankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sudah ada,” kata Nirwono kepada Tempo, Selasa malam, 8 Oktober 2024.

Ia menilai kinerja Kementerian PUPR terbilang cukup bagus. Kementerian tersebut, menurut Nirwono, hanya perlu tambahan dukungan pembiayaan dan kewenangan agar lebih efektif dan efisien dalam bekerja. “Selain itu, agar bisa langsung tancap gas dengan tugas yang diinstruksikan presiden,” ujarnya.

Kalaupun Prabowo hendak membentuk Kementerian Infrastruktur, Nirwono mengatakan, lebih baik pemerintah baru meningkatkan kapasitas Kementerian PUPR yang bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan, Direktorat Jenderal yang sudah ada, seperti Ditjen Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Bina Marga, bisa diperluas ke bidang pelabuhan, bandara, maupun stasiun kereta api.

“Ada juga tugas tambahan untuk revitalisasi sekolah dan peningkatan kelas rumah sakit umum daerah,” kata Nirwono.

Sebelumnya, ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, juga mengatakan pembentukan Kemenko Infrastruktur bukan hal mendesak. “Koordinasi lintas sektor bisa saling dijalankan kementerian teknis,” kata Achmad ketika dihubungi.

Alih-alih membentuk Kemenko baru, menurut Achmad, pemerintahan periode 2024-2029 lebih perlu mereformasi manajemen. “Ciptakan tata kelola yang lebih efisien tanpa harus membentuk Lembaga baru,” ujarnya.

Prabowo Subianto memang dikabarkan bakal membentuk sejumlah kementerian baru. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 22 September 2024, sejumlah narasumber yang mengetahui pembahasan nomenklatur kementerian, mengatakan Prabowo mungkin akan memiliki 44 menteri di kabinet. Jumlah itu melonjak dibanding 34 kementerian pada masa Presiden Joko Widodo.

Adapun salah satu Kemenko yang akan dibentuk Prabowo adalah Kemenko Infrastruktur. Sebelumnya adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, juga mengungkapkan Prabowo akan memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.

Rencana pembentukan Kemenko Infrastruktur sudah direspons Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Ia tidak menganggap perubahan struktur kementerian ini sebagai persoalan. “Yang namanya organisasi, itu vehicle untuk manajemen. Jadi, tergantung pada pimpinan,” kata Basuki ketika ditemui wartawan di Kementerian PUPR, Jumat, 4 Oktober 2024.

Namun, ia mengatakan semakin banyak jumlah kementerian, maka semakin besar alokasi anggaran yang diperlukan. “Banyak Menko-nya, spending-nya juga lebih banyak. Yang tadinya 4 (Menko) jadi 6 (Menko),” ujar Basuki.

Pilihan Editor: Alasan Jokowi Target Investasi IKN Baru Tercapai Setengah: Karena Diseleksi