Program Prabowo Bangun 3 Juta Rumah, Hashim: Termasuk Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Senin, 7 Oktober 2024 17:39 WIB

Komisaris Utama Arsari Tambang, Hashim Djojohadikusumo saat groundbreaking PT Stania di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan membangun 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan selama lima tahun mendatang. Menurut dia, program itu tak hanya mencakup pembangunan rumah-rumah baru, tapi juga perbaikan rumah-rumah yang sudah berdiri.

"Ide kami adalah untuk memberikan pembiayaan untuk rakyat kita yang belum punya rumah atau punya rumah yang tidak layak huni," ucap adik kandung Prabowo itu dalam Diskusi Ekonomi di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 7 Oktober 2024.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Pemerintahan Prabowo itu menjelaskan, Rumah Tak Layak Huni (RTLH) bercirikan antara lain rumah-rumah gubuk yang kumuh, belum ada akses air, hingga koneksi internet. Hashim mengatakan, pemerintah akan memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan biaya atau kredit renovasi rumah untuk mengatasi masalah itu.

Umumnya, Hashim mengatakan, banyak rakyat yang telah memiliki lahan sehingga pengadaan atau akuisisi lahan bukan lagi menjadi masalah. Karena itu, pemerintah memilih membiayai pembangunan atau perbaikan rumah 20 sampai 30 rumah setiap tahun. Jika dikali dengan kebutuhan 70.000 rumah setiap tahun, jumlah rumah yang akan dibangun atau direnovasi itu akan mencapai 1,5 juta sampai 2,25 juta rumah.

Untuk merealisasikan rencana ini, CEO Arsari Group itu mengaku telah menemui sejumlah pihak. Mereka antara lain PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Bahkan, dia mengaku telah menemui CEO BTN, Nixon Napitupulu, sebanyak empat sampai lima kali untuk membahas program ini.

Advertising
Advertising

Selain perusahaan-perusahaan pelat merah dalam negeri, Hashim mengatakan menggandeng perusahaan dari Singapura, yakni Housing & Development Board (HBD). Perusahaan umum yang bergerak di bidang properti di Negeri Singa ini akan bertindak sebagai penasihat dalam program pengadaan rumah Prabowo. Sebagai konsultan, dia menunjuk Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings yang bergerak di bidang konsultansi pengembangan perkotaan dan infrastruktur di Singapura.

"Memang tidak mungkin kita dalam tahun pertama kita capai, tapi steady state, mungkin tahun ketiga. Sudah ada beberapa investor dan financier dari luar negeri. Dari Qatar, saya sudah ketemu. Dari Singapura, saya sudah ketemu," ucapnya.

Dasar program ini, Hashim mengutip data BTN dan pemerintah yang menyebutkan masih adanya 10,7 juta keluarga yang antre memiliki rumah. Di luar itu, ada 27 juta keluarga yang menghuni RTLH. Artinya, kata dia, ada 37 juta keluarga yang menunggu tinggal di rumah layak huni. Dengan program ini, dia mengklaim target pertumbuhan ekonomi tak hanya tumbuh delapan persen, tapi bisa mencapai 9 persen.

"Perumahan ini adalah salah satu program yang belum maksimal, kita harus akui. Tahun 2015, Pemerintah menetapkan program dan target 1 juta unit setiap tahun," kata pengusaha yang baru ditunjuk menjadi Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia itu.

Hashim meminta para kontraktor besar tak terlibat dalam program pembangunan dan perbaikan rumah di pedesaan. Program itu, kata dia, akan dikhususkan kepada usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, para konglomerat itu bisa terlibat dalam program pembangunan apartemen di perkotaan.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut

Berita terkait

Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

1 jam lalu

Puan Maharani Sebut Pertemuan Megawati-Prabowo Akan Terealisasi Secepatnya

Puan Maharani memberi sinyal pertemuan Megawati Soekarnputri dan Prabowo Subianto pada pertengahan Oktober ini.

Baca Selengkapnya

Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

1 jam lalu

Hashim Djojohadikusumo Sebut Prabowo Tidak Akan Mendadak Naikkan Utang Negara

Hashim Djojohadikusumo menyatakan pemerintah akan menaikkan rasio utang secara perlahan 1 sampai 2 persen per-tahun.

Baca Selengkapnya

Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

2 jam lalu

Catatan Pengamat Pendidikan untuk Pemerintahan Prabowo: Pemerataan Akses Harus Jadi Prioritas

Besarnya peran swasta membuat biaya pendidikan melambung tinggi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

2 jam lalu

Jokowi Ditengarai Mengusulkan Sejumlah Nama Jadi Calon Menteri Prabowo

Presiden Jokowi disebut-sebut menyorongkan sejumlah nama sebagai menteri untuk mengisi kabinet Prabowo. Mulai Bahlil hingga Pratikno.

Baca Selengkapnya

Masuk Bursa Kabinet Prabowo, Azwar Anas: Saya Belum Tahu

4 jam lalu

Masuk Bursa Kabinet Prabowo, Azwar Anas: Saya Belum Tahu

Menpan RB Azwar Anas merespons kabar ia masuk bursa Kabinet Prabowo dari PDIP.

Baca Selengkapnya

Gerindra Pastikan Nasib Keppres Pemindahan Ibu Kota di Tangan Prabowo

4 jam lalu

Gerindra Pastikan Nasib Keppres Pemindahan Ibu Kota di Tangan Prabowo

Prabowo sedang sibuk menyiapkan keppres untuk struktur kementerian di kabinet barunya. Senyampang itu, ia masih mengkaji keppres pemindahan ibu kota.

Baca Selengkapnya

Kini Jokowi Sebut Jangan Buru-buru Pindah ke IKN, Keppres Pindah Ibu Kota Belum Diteken Sampai Ujung Jabatan

5 jam lalu

Kini Jokowi Sebut Jangan Buru-buru Pindah ke IKN, Keppres Pindah Ibu Kota Belum Diteken Sampai Ujung Jabatan

Setelah gagal pindah ke IKN pada Juli dan September, Jokowi sebut pemindahan ibu kota jangan terburu-buru. Keppres pun belum diteken.

Baca Selengkapnya

Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

5 jam lalu

Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Jokowi sebelumnya pernah menuturkan penerbitan Keppres IKN bisa jadi dilakukan sebelum 17 Agustus atau setelah Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Ini Daftar Pengurus Kadin Versi Anindya Bakrie

6 jam lalu

Ini Daftar Pengurus Kadin Versi Anindya Bakrie

Berikut daftar lengkap pengurus Kadin versi Anindya Bakrie

Baca Selengkapnya

Bantah Hanya Kampanye Pilpres, Hashim Djojohadikusumo: Ide Program Makan Gratis Muncul Sejak Juli 2006

6 jam lalu

Bantah Hanya Kampanye Pilpres, Hashim Djojohadikusumo: Ide Program Makan Gratis Muncul Sejak Juli 2006

Hashim Djojohadikusumo mengklaim program makan gratis telah muncul sejak Juli 2006. Bagaimana ceritanya?

Baca Selengkapnya