TEMPO.co Jakarta - Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Victor Gustaaf Manoppo mengatakan sebanyak 66 perusahaan yang mengajukan permohonan izin konsesi kepada KKP untuk pengelolaan hasil sedimentasi laut atau pasir laut.

Jumlah tersebut merupakan sisa dari 71 perusahaan yang menjadi pemohon sejak dibuka pendaftaran pada 15-28 Maret 2024. Menurut Gustaaf beberapa perusahaan mengundurkan diri dan ada yang tidak melengkapi persyaratan kelengkapan dokumen.

Berdasarkan hasil penelusuran Tempo seperti dikutip dari majalah Tempo edisi Ahad, 29 September 2024 lalu, terdapat nama-nama besar seperti calon kepala daerah, pengusaha nasional, hingga bekas menteri yang terafiliasi dengan sejumlah perusahaan dalam daftar itu. Salah satunya, yang telah terkonfirmasi, adalah Yusril Ihza Mahendra.

Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Kabinet Gotong Royong (pemerintahan Megawati Soekarnoputri-Hamzah Haz) dan Menteri Sekretaris Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu (pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla) itu tertulis dalam akta perusahaan PT Gajamina Sakti Nusantara. Perlu diketahui bahwa Pendiri Partai Bulan Bintang ini juga merupakan Ketua Tim Hukum dan Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden 2024.

Kendati demikian, tidak hanya Yusril Ihza. Terdapat nama besar lain yang menghiasi akta dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Berikut tiga di antaranya yang tercatat dalam penelusuran Tempo.

Dede Supriyadi Arief

Nama Dede Supriyadi Arief terasosiasi tidak hanya satu, melainkan dengan empat dari 66 perusahaan di dalam daftar pemohon. Empat perusahaan tersebut adalah PT Atlantis Indonesia Raya, PT Zayan Tambang Raya, PT Samudra Zayan Raya, dan PT Zeinzio Nusantara.

Dede merupakan kandidat Bupati Lebak, Banten yang disokong Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional dalam kompetisi pemilihan kepala daerah mendatang. Adapun, Tempo telah mendatangi rumah Dede di Billy Moon pada Kamis, 26 September 2024 dan menemui penjaga rumahnya untuk dititipi surat permohonan klarifikasi. Namun, kabarnya Dede belum juga memberikan tanggapan maupun keterangan ihwal keterlibatannya dengan ekspor pasir laut.

Selanjutnya: Dua nama lainnya diduga ikut ajukan izin konsensi pengelolaan sedimen laut

• 1
• 2
• Selanjutnya