TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara tentang isu pemerintah daerah (pemda) memanipulasi data Badan Pusat Statistik (BPS) demi menerima insentif. Sri Mulyani mengatakan dia sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal hal ini.

“Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi,” kata dia saat ditemui usai acara 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC) di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Oktober 2024.

Sebelumnya, dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Tito menyebut kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi. Hal ini imbas dari ketentuan bahwa daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Menurut Tito, oknum kepala daerah menyambangi kantor BPS untuk meminta agar data inflasi dipalsukan. Cara lain yang dilakukan pemda, kata Tito, adalah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data riil.

Sri Mulyani lantas menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel. “Karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu,” ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan data perhitungan inflasi oleh BPS sesuai dengan kaidah statistik dan dikelola secara independen. Menurut Amalia, BPS mengacu pada standar internasional dan tidak terpengaruh intervensi dari pihak lain.

“Angka yang dihasilkan BPS dapat dijamin kualitasnya dan dipertanggungjawabkan independensinya,” kata dia saat konferensi pers di Jakarta, Selasa, 1 Oktober 2024, seperti dikutip oleh Antara.

Sementara itu, terkait tudingan kehadiran pasar murah untuk manipulasi angka inflasi, Amalia menyatakan inisiatif itu merupakan langkah konkret pemerintah dalam mengendalikan inflasi di daerah.

Sri Mulyani berkata dia dan Mendagri telah sepakat bahwa BPS perlu menjaga agar angka inflasi tetap akurat dan kredibel. “Untuk reward, harus betul-betul berasal dari achievement karena memang tingkat harga stabil dan baik,” tuturnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu, mengatakan bahwa BKF sedang mempertimbangkan kemungkinan menarik insentif dari pemda yang terbukti memanipulasi data. “Kami pertimbangkan,” kata Febrio saat ditemui di kantornya hari ini.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut