Kurang Dilibatkan di Era Jokowi, Asosiasi Minta Prabowo Lebih Banyak Memberi Peluang Kontraktor Lokal

Reporter

Hammam Izzuddin

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 3 Oktober 2024 07:00 WIB

Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto melambaikan tangan ke arah wartawan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 September 2024. Prabowo Subianto menghadiri rapat terakhir sebagai Menteri Pertahanan dengan Komisi III DPR RI periode 2019-2024 yang beragendakan pengambilan persetujuan terhadap 5 RUU kerjasama bidang Pertahanan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional, La Ode Saiful Akbar menilai kontraktor lokal kurang dilibatkan dalam proyek infrastruktur sepuluh tahun terakhir. Dirinya berharap kontraktor lokal lebih banyak dilibatkan dalam proyek-proyek di pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan datang.

Ia menyoroti Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang menganggarkan Rp 400,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat.

“Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata La Ode dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Rabu, 2 Oktober 2024.

Sebenarnya, La Ode mengaku merasakan banyak kemajuan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Jokowi memimpin. Namun, menurut La Ode, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan.

Advertising
Advertising

“Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kontraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia.

Menurutnya, melibatkan kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan dan perputaran ekonomi. Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 190.677, dengan rincian, skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan kala besar 1.942 perusahaan.

Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal.

“Dominasi BUMN karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.

Pilihan Editor: Perusahaan Adik Prabowo Subianto Ikut Daftar Calon Penambang Pasir Laut

Berita terkait

Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

45 menit lalu

Kemenko Perekonomian Harap Pemerintahan Prabowo Lanjutkan Program Kartu Prakerja

Kemenko Perekonomian berharap program Kartu Prakerja berlanjut di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Nyoblos Pilkada di Solo, Bagaimana dengan Gibran?

1 jam lalu

Jokowi Bakal Nyoblos Pilkada di Solo, Bagaimana dengan Gibran?

Sekda Kota Solo Budi Murtono mengungkap Presiden Jokowi telah mengajukan pindah domisili dari Jakarta ke Solo sejak September 2024 lalu.

Baca Selengkapnya

Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sekolah di Kabupaten Alor NTT Hari ini

2 jam lalu

Jokowi Bakal Blusukan ke Pasar dan Sekolah di Kabupaten Alor NTT Hari ini

Hari ketiga kunjungan kerja di NTT pekan ini, Presiden Jokowi akan blusukan ke pasar dan sekolah.

Baca Selengkapnya

Rieke Diah Pitaloka Terpilih Lagi Jadi Anggota DPR, Tetapkan Lawan Kebijakan Ekspor Pasir Laut

2 jam lalu

Rieke Diah Pitaloka Terpilih Lagi Jadi Anggota DPR, Tetapkan Lawan Kebijakan Ekspor Pasir Laut

Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka menolak kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali Jokowi. Sebelumnya telah dihentikan Megawati pada 2003.

Baca Selengkapnya

KSAD Sebut Pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua Ide Prabowo

4 jam lalu

KSAD Sebut Pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua Ide Prabowo

Kesatuan baru Yonif Penyangga Daerah Rawan bakal dikerahkan di lima wilayah di Papua.

Baca Selengkapnya

Jokowi Akan Bisiki Prabowo untuk Lanjutkan Bansos Beras

5 jam lalu

Jokowi Akan Bisiki Prabowo untuk Lanjutkan Bansos Beras

Presiden Jokowi akan menyampaikan kepada Prabowo, Presiden terpilih untuk melanjutkan bansos pangan.

Baca Selengkapnya

Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah, Colliers: Sulit Diwujudkan dalam Waktu Singkat

5 jam lalu

Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah, Colliers: Sulit Diwujudkan dalam Waktu Singkat

Janji Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah per tahun dinilai sulit diwujudkan dalam waktu singkat. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024

13 jam lalu

Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024

PT Pegadaian meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2024 yang berlangsung di Jakarta

Baca Selengkapnya

Alasan Yusril Ihza Mahendra Ikut Menambang Pasir Laut: Singapura Membutuhkan

14 jam lalu

Alasan Yusril Ihza Mahendra Ikut Menambang Pasir Laut: Singapura Membutuhkan

Yusril Ihza Mahendra menjadi sorotan karena perusahaannya ikut mengajukan izin sebagai calon penambang pasir laut di Indonesia.

Baca Selengkapnya

PTUN Bacakan Putusan Gugatan PDIP soal Pencalonan Gibran Rakabuming 10 Oktober

14 jam lalu

PTUN Bacakan Putusan Gugatan PDIP soal Pencalonan Gibran Rakabuming 10 Oktober

PDIP menggugat KPU ke PTUN pada 2 April 2024 karena perbuatan melawan hukum menerima pencalonan Gibran.

Baca Selengkapnya