OJK Tak akan Terbitkan POJK Baru untuk Restrukturisasi KUR

Reporter

Annisa Febiola

Editor

Aisha Shaidra

Jumat, 2 Agustus 2024 06:00 WIB

Mahendra Siregar. Wikipedia

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tak akan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) terkait rencana perpanjangan restrukturisasi kredit pada segmen kredit usaha rakyat atau KUR. Pasalnya, sebelumnya sudah ada peraturan terkait restrukturisasi KUR. "Tidak perlu (POJK)," kata Ketua Dewan Komisioner Mahendra Siregar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia mengatakan, pelaksanaan restrukturasi diserahkan kepada penyalur KUR masing-masing dengan mekanisme yang berlaku di mereka. "Dalam hal itu, dari kacamata OJK sebenarnya sudah ada pengaturan yang dilakukan dalam kondisi normal, untuk bisa melihat kemungkinan pemberian restrukturasi bagi debitur yang memiliki potensi dan prospek yang tetap baik," tuturnya.

Mahendra menuturkan, skema kebijakan untuk relaksasi kebijakan ini tengah dibahas di tiga kementerian. Mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

"Kami di OJK dari segi pengaturannya, dari segi kesiapan dari bank. Karena itu adalah suatu mekanisme yang biasa, maka tentu siap untuk mendukung terlaksananya proses ini sesegera mungkin," kata Mahendra.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengkaji opsi perpanjangan restrukturisasi khusus untuk KUR. Dia menilai, kelompok kelas menengah ke bawah lebih membutuhkan perpanjangan restrukturisasi kredit tersebut.

Advertising
Advertising

“Ini sedang kami kaji dalam kebijakan KUR. Tadinya kan kami buat kelas menengah, tetapi kelihatannya kelas menengah ke bawah,” kata Airlangga pada Kamis, 11 Juli 2024.

Mahendra mengatakan, pelaksanaan sebenarnya restrukturisasi KUR sudah bisa dilakukan. Namun, perlu sinkronisasi dengan keputusan dari pemerintah. "Berkaitan dengan persisnya bagaimana, siapa yang memberikan perhatian. Itu penyesuaiannya justru di aspek kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah," ujar Mahendra.

Pilihan editor: Kominfo Blokir 3 Aplikasi VPN yang Diduga Sering Dipakai Masyarakat Akses Situs Judi Online

ANNISA FEBIOLA | ANTARA

Berita terkait

Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

20 menit lalu

Terkini: Kubu Anindya Bakrie Umumkan Arsjad Rasjid Jadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Sri Mulyani Klaim Ada 11 Juta Lapangan Kerja Baru Sejak 2021

Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) mengumumkan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya

Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024 yang Harus Diketahui

1 jam lalu

Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024 yang Harus Diketahui

Berikut ini daftar 98 perusahaan fintech P2P lending atau pinjol legal berizin OJK pada 2024 yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

OJK: Masyarakat Makin Gandrung Belanja dengan Skema Beli Dulu Bayar Belakangan

15 jam lalu

OJK: Masyarakat Makin Gandrung Belanja dengan Skema Beli Dulu Bayar Belakangan

OJK mencatat, masyarakat yang belanja dengan skema beli dulu bayar belakangan naik 89 persen dibanding tahun lalu dengan transaksi Rp7,9 triliun.

Baca Selengkapnya

Hindari YOLO dan FOMO, OJK Ajak Generasi Muda Manfaatkan Layanan Jasa Keuangan dengan Bijak

20 jam lalu

Hindari YOLO dan FOMO, OJK Ajak Generasi Muda Manfaatkan Layanan Jasa Keuangan dengan Bijak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak generasi muda dan zommers (Gen Z) untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan secara bijak sebagai bagian dari perencanaan ke depan. Langkah ini menurut OJK untuk menghindari penipuan.

Baca Selengkapnya

Menjelang Peralihan Wewenang Pengawasan Kripto: Bappebti Masih Tunggu PP, OJK Mulai Siapkan SDM

21 jam lalu

Menjelang Peralihan Wewenang Pengawasan Kripto: Bappebti Masih Tunggu PP, OJK Mulai Siapkan SDM

OJK dan Bappebti bersiap menjelang peralihan kewenangan pengawasan aset kripto.

Baca Selengkapnya

OJK Ajak Generasi Muda Bijak Kelola Keuangan melalui Literasi

1 hari lalu

OJK Ajak Generasi Muda Bijak Kelola Keuangan melalui Literasi

Generasi muda diajak bijak memanfaatkan layanan keuangan sebagai bagian dari perencanaan keuangan masa depan

Baca Selengkapnya

OJK Dorong Inklusi Keuangan di Balikpapan untuk Indonesia Maju

1 hari lalu

OJK Dorong Inklusi Keuangan di Balikpapan untuk Indonesia Maju

Inisiatif inklusi keuangan oleh OJK di Kalimantan Timur diharapkan memperluas akses keuangan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

OJK Akan Buka Lowongan Pengawas Kripto

1 hari lalu

OJK Akan Buka Lowongan Pengawas Kripto

OJK akan punya tugas tambahan, yaitu mengawasi transaksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan perdagangan kripto.

Baca Selengkapnya

Tutup Ribuan Investasi dan Pinjol Bodong yang Rugikan Ratusan Trilun, OJK: Kami Tak Tinggal Diam

1 hari lalu

Tutup Ribuan Investasi dan Pinjol Bodong yang Rugikan Ratusan Trilun, OJK: Kami Tak Tinggal Diam

OJK telah menutup 10.890 entitas ilegal yang meliputi investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, yang merugikan masyarakat Rp139,67 triliun.

Baca Selengkapnya

Utang Pinjol dan Pegadaian Meningkat, Ekonom INDEF: Masyarakat Kelas Bawah Tidak Bisa Makan Tabungan

2 hari lalu

Utang Pinjol dan Pegadaian Meningkat, Ekonom INDEF: Masyarakat Kelas Bawah Tidak Bisa Makan Tabungan

Ekonom menilai meningkatnya angka pinjaman online (pinjol) dan penyaluran pinjaman industri pegadaian jadi penanda tekanan masyarakat kelas bawah.

Baca Selengkapnya