TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal rencana merger atau penggabungan badan usaha milik negara (BUMN) Karya. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengaku pihaknya belum menerima surat dari Kementerian BUMN ihwal rencana penggabungan tersebut.

"Belum ke sini suratnya. Setahu saya, belum pernah dibahas di level BUMN dan kita," ujar Endra ketika ditemui di Kementeriann PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.

Kementerian BUMN berencana menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan. Adapun tujuh BUMN bidang infrastruktur yang dimaksud, ialah Hutama Karya, Waskita, PP, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut merger dilakukan untuk memperbaiki tata kelola BUMN Karya. Ia berujar, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel dan konteks lainnya.

Hutama Karya dan Waskita akan disatukan untukmengerjakan proyek jalan tol, non-tol, bangunan dan residential comercial. Sementara itu, Wijaya Karya dan PP tidak masuk toll road, tetapi fokus ke seaport dan airport.

Teranyar, Erick mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah melalui proses peninjauan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Saat ini, pihaknya tengah menunggu peninjauan lebih lanjut oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kami menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir di Kompleks Parlemn, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024. Namun, ia belum bisa memastikan kapan review di Kementerian PUPR akan selesai. “Makin cepat, makin baik,” kata dia.

RIRI RAHAYU | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Erick Thohir Gabungkan 7 BUMN Karya Menjadi Tiga Induk, Siapa Saja?