TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Senin malam, 8 Julil 2024 dimulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Disusul, PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta menegaskan isu PHK yang santer di media dan publik tidak benar.

Selanjutnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Berikutnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek stategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

Terakhir, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya:

1. Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak....

<!--more-->

1. Sri Mulyani Prediksi Subsidi dan Kompensasi Energi 2024 bakal Bengkak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 akan membengkak. Proyeksi kenaikan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Sri Mulyani menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) pada Senin, 8 Juli 2024. "Belanja dari sisi subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, maupun kurs dan harga," kata Sri Mulyani di Kompleks Senayan.

Per semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 155,7 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi dan kompensasi energi tercatat sebesar Rp 161,9 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Bantah PHK Karyawan, PT Pos Indonesia: Pemutusan Hubungan Kerja karena Pensiun Alami

PT Pos Indonesia menyebut tak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan. Corporate Secretary PT Pos Indonesia Tata Sugiarta menegaskan isu PHK yang santer di media dan publik tidak benar.

"Hingga saat ini, PT Pos Indonesia tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di lingkungan kerja, terutama dalam melakukan transformasi digitalisasi," kata Tata dalam keterangan tertulis kepada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena adanya pensiun alami. Seperti masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan. "Jumlah karyawan yang pensiun alami di PT Pos Indonesia sebanyak 1.000 orang per tahun," ujar dia.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Rencana Bea Masuk 7 Barang Impor, Zulhas: KPPI dan KADI....

<!--more-->

3. Rencana Bea Masuk 7 Barang Impor, Zulhas: KPPI dan KADI Sedang Selidiki Impor 3 Tahun Terakhir

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wijaya Karya Ajukan PMN 2025 Rp 2 Triliun, Dialokasikan untuk 2 Proyek di IKN

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. atau WIKA mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek stategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

“WIKA merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Direktur Utama PT WIKA (Persero) Tbk Agung Budi Waskito saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Agung menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut....

<!--more-->

5. Pemerintahan Jokowi Dapat Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut, Ini Ragam Penilaian BPK

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.

Ini adalah opini tertinggi yang diberikan BPK atas laporan keuangan lembaga pemerintahan. Bagi pemerintah pusat, opini WTP ini adalah yang kedelapan berturut-turut sejak 2016.

Presiden Jokowi mengatakan, penilaian opini WTP bukanlah sebuah prestasi, tapi kewajiban pemerintah dalam mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. "Sudah sering saya katakan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi. Tapi merupakan kewajiban kita semua.
Kewajiban mengelola APBN dengan baik," kata Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Ini Cara Influencer Ahmad Rafif Raya Himpun Dana Masyarakat Rp71 M, yang Dianggap OJK Ilegal