Akui Mahalnya Harga Obat di Indonesia, Menkes: Akan Dicari Penyebabnya Apa

Reporter

Nandito Putra

Editor

Aisha Shaidra

Senin, 8 Juli 2024 17:49 WIB

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin saat Rakor Tingkat Menteri Tindak Lanjut Dukungan Bantuan Kemanusiaan Akibat Bencana Tanah Longsor di Prov. Enga, Papua Nugini di Kemenko PMK, Jakarta, 1 Juli 2024. Budi Gunadi Sadikin, pihaknya telah menyediakan lima kelompok bantuan kesehatan. Kelompok pertama berupa obat-obatan sebanyak 44 paket, kedua berbentuk makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, ketiga merupakan obat-obatan khusus untuk malaria, keempat adalah hygiene kit atau perlengkapan kesehatan sebanyak 665 paket, dan bantuan water purifier (penjernih air) karena air bersih diperlukan di sana. TEMPO/Martin Yogi Pardamean

TEMPO.CO, Jakarta -- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin masih mencari solusi atas persoalan tingginya harga obat di Indonesia. Dia mengatakan persoalan harga obat menjadi salah satu fokus yang dibahas bersama Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Persoalan obat mahal itu juga sedang dibahas bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan.

"Tapi satu yang sudah kita lihat, sudah ketahui, memang harga obat di Indonesia lebih tinggi," kata Budi usai menghadiri rapat kerja di Komisi IX DPR, Senin, 8 Juli 2024.

Saat ditanyai apa solusi atau kebijakan yang akan diambil, Budi menyatakan masih dalam pembahasan. Ia mengatakan akan segera membereskan persoalan ini. "Yang itu sabar dulu, kita masih koordinasikan," katanya.

Budi menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal ketimbang di Malaysia atau Singapura. Kendati demikian, kata dia, masih perlu penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui persis penyebab harga obat yang mahal di Indonesia. "Bisa gara-gara pajak, gara-gara distribusi, gara-gara tata kelola. Sekarang kita mau coba rapikan berapa, sih, kontribusi masing-masing penyebab itu," katanya.

Budi juga mengatakan pemerintah Indonesia akan membahas persoalan ini dengan negara-negara G20 dan ASEAN. Menurut Budi, hal itu perlu dilakukan agar bisa menemukan tolok ukur yang pas terkait biaya produksi obat-obatan dan alat kesehatan. "Itu akan kita rapikan lagi dengan negara-negara G20 dan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua, setelah dapat datanya, kita akan cari penyebabnya apa," ujarnya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Budi mengatakan Presiden Jokowi memerintahkan agar sistem industri kesehatan diperbaiki. Salah satu yang menjadi sorotan Jokowi yaitu harga obat yang tinggi, namun tidak sesuai dengan kondisi industri kesehatan dalam negeri. "Beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri dibangun, supaya Indonesia bisa lebih resilience kalau ada pandemi lagi," kata Budi usai menghadiri rapat terbatas tersebut.

Pilihan editor: Titah Jokowi Bereskan Mahalnya Harga Obat dan Alat Kesehatan

Berita terkait

Kemenkes: Baru 38 Persen Puskesmas yang Sediakan Layanan Kesehatan Jiwa

2 hari lalu

Kemenkes: Baru 38 Persen Puskesmas yang Sediakan Layanan Kesehatan Jiwa

Kementerian Kesehatan menggencarkan pelatihan skrining kesehatan jiwa kepada tenaga kesehatan, sebab baru ada 38 persen puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan jiwa.

Baca Selengkapnya

KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

2 hari lalu

KPK Beberkan Kontruksi Perkara Dugaan Korupsi APD di Kementerian Kesehatan

KPK telah menahan dua tersangka, yakni PPK Puskris Kemenkes Budi Sylvana dan Dirut PT EKI Satrio Wibowo.

Baca Selengkapnya

Terdapat 230 Ribu Kematian Akibat Kanker, Kemenkes Kampanyekan Vaksinasi HPV

2 hari lalu

Terdapat 230 Ribu Kematian Akibat Kanker, Kemenkes Kampanyekan Vaksinasi HPV

Budi meluncurkan serangkaian inisiatif yang bertujuan meningkatkan akses terhadap deteksi dini kanker dengan mengandalkan kemitraan internasional.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Tekankan Pentingnya Skrining Kesehatan Mental di Puskesmas

3 hari lalu

Kemenkes Tekankan Pentingnya Skrining Kesehatan Mental di Puskesmas

Kemenkes menyebutkan, tiga gangguan mental yang paling umum terjadi, yaitu kecemasan, depresi, dan skizofrenia.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Soroti Masalah Kesehatan Mental di Tempat Kerja

4 hari lalu

Kemenkes Soroti Masalah Kesehatan Mental di Tempat Kerja

Menyambut Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2024, Kementerian Kesehatan tekankan pentingnya kesehatan mental di tempat kerja.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

9 hari lalu

Kemenkes Bilang Perundungan di Kedokteran Terjadi karena Minimnya Pengawasan

Kemenkes memberikan sejumlah rekomendasi kepada rumah sakit vertikal untuk memasang sistem fingerprint dan CCTV untuk mencegah perundungan.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Minta FK dan Rumah Sakit Buat Action Plan Cegah Perundungan

9 hari lalu

Kemenkes Minta FK dan Rumah Sakit Buat Action Plan Cegah Perundungan

Kemenkes minta rumah sakit vertikal dan Fakultas Kedokteran membuat action plan guna mencegah perundungan.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Akan Buat Aturan Labeling Kadar Gula, Garam, dan Lemak

12 hari lalu

Kemenkes Akan Buat Aturan Labeling Kadar Gula, Garam, dan Lemak

Kemenkes tengah menyusun Peraturan Menteri Kesehatan terkait implementasi penambahan label Gula, Garam, Lemak (GGL) dalam produk pangan.

Baca Selengkapnya

Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

14 hari lalu

Permendikbud Anti-Perundungan akan Atur Peran Satgas dalam Perguruan Tinggi

Permendikbud baru yang sedang disiapkan itu bertujuan agar kejadian perundungan seperti yang terjadi di PPDS Undip tidak terulang.

Baca Selengkapnya

Kemenkes Sebut Penutupan PPDS untuk Cegah Intervensi Kasus Perundungan

14 hari lalu

Kemenkes Sebut Penutupan PPDS untuk Cegah Intervensi Kasus Perundungan

Kemenkes menegaskan, penutupan sementara PPDS dilakukan sebagai upaya mitigasi dari intervensi.

Baca Selengkapnya