Kepala BKKBN Bantah Wajibkan Satu Wanita Punya Satu Anak Perempuan, Ini Penjelasannya

Reporter

Antara

Editor

Yudono Yanuar

Senin, 8 Juli 2024 12:02 WIB

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Hasto Wardoyo, meluruskan pernyataannya tentang satu perempuan punya satu anak perempuan, yang bikin heboh setelah disalahartikan.

Dia menyatakan tak pernah menyatakan bahwa satu perempuan harus mempunyai satu anak perempuan.

"Aku tidak ngomong kalau satu perempuan wajib punya anak satu perempuan, aku ngomong gak begitu, aku ngomongnya gini rata-rata diharapkan satu perempuan punya anak satu perempuan, rata-rata, lho," katanya di Magelang, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia mengatakan hal tersebut usai menjadi pembicara "Percepatan Penurunan Stunting untuk Menyongsong Generasi Emas 2045" di Magelang.

"Kalau depan rumah saya punya anak perempuan dua, belakang saya gak punya anak perempuan pas sudah," katanya.

Ia mengatakan tujuan pernyataannya adalah supaya penduduk tumbuh seimbang. "Jadi tugas BKKBN itu menjaga penduduk tumbuh seimbang kalau suatu wilayah itu, satu kelurahan perempuannya 5.000, sepuluh tahun lagi perempuannya tinggal 4.500, pasti penduduk itu berkurang karena yang hamil dan melahirkan itu perempuan," katanya.

"Itulah makna rata-rata, jangan diterjemahkan satu perempuan wajib punya anak satu," katanya.

Keluarga Berencana dari Waktu ke Waktu

Program Keluarga Berencana (KB) sudah ada di Indonesia sejak tahun 1950-an ketika pertumbuhan penduduk 2,12% lebih tinggi dari angka pertumbuhan penduduk dunia yang 2,06 persen.

Gerakan sosial KB ini diprakarsai sejumlah dokter yang bergabung dalam Perkumpulan Keluarga Berancana Indonesia (PKBI) untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada masa itu.

Namun, kegiatan ini tidak berjalan mulus, termasuk hambatan dari pasal 283 dan 534 KUHP yang melarang adanya peragaan alat untuk mencegah kehamilan. Setelah Orde Baru lahir, gerakan Keluarga Berencana didukung pemerintah dengan berdirinya Lembaga Keluarga Berencana Nasional yang menjadi cikal bakal BKKBN.

Advertising
Advertising

Pemerintahan Presiden Soeharto yang menghadapi peningkatan angka kelahiran sampai 2,71 persen di tahun 1970-an menggalakkan KB. Untuk mendorong pengaturan jumlah anak, alat-alat kontrasepsi seperti pemasangan spiral dan pil KB digratiskan. Upaya ini berhasil menekan peningkatan angka pertumbuhan.

ANTARA

Pilihan Editor Pertamina International Shipping Gaet Perusahaan Global Tambah Kapal Tanker Raksasa

Berita terkait

Daftar 17 Rektor UGM dari Masa ke Masa Sejak Sardjito, Pratikno, hingga Ova Emilia

6 hari lalu

Daftar 17 Rektor UGM dari Masa ke Masa Sejak Sardjito, Pratikno, hingga Ova Emilia

Selama puluhan tahun berdiri, Universitas Gadjah Mada (UGM) telah dipimpin oleh belasan rektor berbeda. Berikut Rektor UGM dari masa ke masa.

Baca Selengkapnya

BKKBN Gaungkan Berencana Itu Keren, Wujudkan Keluarga Indonesia Berkualitas

9 hari lalu

BKKBN Gaungkan Berencana Itu Keren, Wujudkan Keluarga Indonesia Berkualitas

BKKBN melakukan berbagai langkah agar masyarakat Indonesia dapat membentuk keluarga berkualitas

Baca Selengkapnya

Perlunya Pengelolaan Praktik Mandiri Bidan demi Pemerataan Layanan KB

12 hari lalu

Perlunya Pengelolaan Praktik Mandiri Bidan demi Pemerataan Layanan KB

UNPFA menyebut perlunya pengelolaan Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) dengan benar demi pemerataan layanan kontrasepsi atau KB.

Baca Selengkapnya

BKKBN Dukung Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

19 hari lalu

BKKBN Dukung Makan Bergizi Gratis untuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

Pakar di BKKBN mengatakan program makan bergizi gratis yang diprakarsai Badan Gizi Nasional dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Baca Selengkapnya

Usia Menikah Ideal untuk Laki-Laki dan Perempuan

26 hari lalu

Usia Menikah Ideal untuk Laki-Laki dan Perempuan

Sebelum memutuskan menikah, ketahui dulu usia menikah yang ideal untuk laki-laki dan perempuan. Berikut penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Maju Pilkada Yogya, Diantar PDIP Daftar ke KPU Hari Ini

38 hari lalu

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo Maju Pilkada Yogya, Diantar PDIP Daftar ke KPU Hari Ini

PDIP akan daftarkan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan ke KPU hari ini diiringi kesenian tradisional.

Baca Selengkapnya

KPAI minta Pemerintah Cabut Pasal Penyedian Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja

47 hari lalu

KPAI minta Pemerintah Cabut Pasal Penyedian Alat Kontrasepsi Bagi Anak Usia Sekolah dan Remaja

Penyediaan alat kontrasepsi hanyai diberikan untuk pasangan usia subur suami atau istri, bukan anak usia sekolah dan remaja.

Baca Selengkapnya

AMDK Galon Polikarbonat Tak Ada Kaitannya dengan Obesitas pada Anak

52 hari lalu

AMDK Galon Polikarbonat Tak Ada Kaitannya dengan Obesitas pada Anak

Ada dua hal utama penyebab obesitas pada anak yaitu asupan makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas fisik. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan air minum galon Polikarbonat.

Baca Selengkapnya

BKKBN: Dua Tahun Terakhir Keluarga Berisiko Stunting Alami Penurunan

53 hari lalu

BKKBN: Dua Tahun Terakhir Keluarga Berisiko Stunting Alami Penurunan

Kategori KRS di antaranya calon pengantin, ibu hamil, keluarga yang memiliki anak usia baduta, dan keluarga yang memiliki balita.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Alat Kontrasepsi untuk Remaja, Kemenkes dan BKKBN Beri Respons

7 Agustus 2024

Kontroversi Alat Kontrasepsi untuk Remaja, Kemenkes dan BKKBN Beri Respons

PP Kesehatan terkait pemberian alat kontrasepsi untuk remaja menuai kontroversi. Kemenkes dan BKKN angkat bicara.

Baca Selengkapnya