TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan ada beberapa konglomerat asing yang berminat mendaftar program family office atau keluarga kaya yang menginvestasikan dana di Bali.

“Sudah ada beberapa nama, mungkin dalam dua-tiga minggu ke depan, kalau sudah makin ada bentuknya, kami akan beri tahu,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, tim untuk program kantor keluarga dari luar negeri itu sudah mulai bekerja dan akan mengunjungi negara atau wilayah administrasi khusus yang menerapkan konsep serupa untuk mengetahui pengelolaan dana orang kaya tersebut dan menjadikannya sebagai salah satu tolok ukur konsep investasi.

Negara dan wilayah administrasi khusus yang akan menjadi tolok ukur tersebut, di antaranya Uni Emirat Arab yakni di Dubai, Hong Kong, dan Singapura.

Selain di Bali, Luhut mengungkapkan konsep tersebut dapat diterapkan di lokasi lain misalnya di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kami akan melihat seperti di Dubai, ada satu gedung berisi 400 family office dan itu angkanya bisa triliun dolar. Pertanyaannya, kalau bisa di Dubai, Singapura, dan Hong Kong, kenapa tidak di Indonesia di Bali, Jakarta atau IKN,” katanya.

Untuk menghindari uang yang dibawa merupakan hasil tindak kejahatan misalnya pencucian uang, Luhut mengaku akan melibatkan aparat penegak hukum di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan.

“Semua kami libatkan nanti kami pergi, saya ajak mereka untuk melihat. Kami semua kerja tim jadi bukan satu aspek saja. Kalau tadi ada di Dubai, Singapura kenapa tidak bisa (Indonesia) kita jangan jadi alien, jangan pikir terus takut,” ucapnya.

Gagasan soal family office dilontarkan Luhut kepada delegasi World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pertengahan Mei 2024.

“Kami dorong Bali ini menjadi hub (pusat) untuk family office seperti di Hong Kong dan Singapura,” kata Luhut di sela World Water Forum di Denpasar, Sabtu (18/5).

Bali siap menyabut family office

Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai family office atau kantor untuk keluarga konglomerat asing yang menginvestasikan dananya di Pulau Dewata dapat menghidupkan geliat ekonomi daerah.

“Saya yakin apa yang pemerintah pusat pikirkan terbaik, pasti terbaik untuk Bali,” kata Mahendra Jaya di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.

Pemerintah Provinsi Bali siap mengimplementasikan kebijakan tersebut karena dapat mendatangkan nilai positif salah satunya Pulau Dewata menjadi tujuan investasi asing, selain berwisata.

Pemerintah, kata dia, mendukung investasi dengan memberikan kemudahan berinvestasi kepada penanam modal.

Meski begitu, saat ini pihaknya masih menunggu finalisasi aturan dan petunjuk dari pemerintah pusat terkait konsep investasi tersebut. “Sampai sekarang belum ada petunjuk dari pusat jadi kami menunggu,” katanya.

Berikutnya: Ini Kata Pakar dari yang Optimis sampai Pesimis <!--more-->

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan perlu pendalaman produk keuangan yang variatif agar bisa menarik investasi di skema family office atau pengelolaan dana berbasis keluarga.

"Produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan itu sangat variatif, jadi produknya dispesifikasikan dengan kebutuhan si family office," ujar dia dihubungi di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penambahan diferensiasi produk keuangan yang bisa diterapkan di Indonesia untuk memacu investasi di family office antara lain instrumen keuangan yang berorientasi lingkungan (sustainable link bond), obligasi tematik untuk pembiayaan proyek strategis nasional di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan telekomunikasi (Sustainable Development Goals/SDGs bond), serta asuransi spesifik untuk orang super kaya (custom high net worth individual/HNWI).

Ia mengatakan untuk menghadirkan produk variatif itu, perlu adanya komunikasi dengan penyedia jasa keuangan supaya pendalaman pasar keuangan, dan regulasinya sesuai dengan kebutuhan family office.

Selain memperluas diferensiasi produk keuangan, pemerintah juga harus memberikan jaminan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan daya saing, serta perlindungan data pribadi.

"Family office ini kumpulan aset dari high net worth individual, orang-orang super kaya. Jadi mereka sangat sensitif soal perlindungan data pribadi," ujarnya.

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan skema investasi family office merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus fokus membangun kapasitas supaya bisa meningkatkan minat investasi di skema pengelolaan dana berbasis keluarga, dengan cara membuktikan rekam jejak pengelolaan keuangan dengan total anggaran hingga ratusan triliun.

"Buktikan dulu bahwasanya orang Indonesia bisa seprofesional para pengelola dana di luar negeri," katanya.

Ekonom sekaligus pemerhati pasar modal Yanuar Rizky mengatakan, dirinya mendorong penerbitan instrumen keuangan lain untuk meningkatkan perekonomian negara melalui minat investasi, dibandingkan menggunakan skema bisnis family office.

"Bisa juga BUMN mengeluarkan sekuritisasi aset yang namanya EBA (Efek beragun aset), misalnya proyek IKN, EBA-nya dibeli sama mereka (investor)," kata dia.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi family office dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, 1 Juli 2024.

Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai 500 miliar dolar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Jumlah tersebut merupakan 5 persen dari total dana yang dimiliki perusahaan keluarga di dunia sebesar 11,7 triliun dolar AS.

Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan peningkatan penerimaan produk domestik bruto (PDB) dan lapangan kerja melalui skema investasi family office.

"Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin,” ujar Luhut.

Pilihan Editor 3 Skema Pemindahan ASN ke IKN Termasuk Rekrut 49 RIbu CPNS, Jokowi Beri Apartemen untuk Pejabat Eselon I