Bahas Konsesi Tambang Ormas Keagamaan, LPOI Siap Inisiasi Pertemuan dengan Presiden

Reporter

Nandito Putra

Editor

Aisha Shaidra

Selasa, 2 Juli 2024 17:05 WIB

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj usai silahturahmi. Ia didampingi Wakil Ketum Umum (Waketum) Nasdem, Ahmad Ali dan Waketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Januari 2024. Tika Ayu/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Said Aqil Siradj, mendukung kebijakan pemberian izin konsesi tambang untuk ormas keagamaan. Aqil mengatakan pihaknya siap mengawal pemberian konsesi tambang dan memfasilitasi ormas-ormas yang tergabung dalam LPOI untuk bertemu Presiden Jokowi.

Ketua PBNU periode 2010-2021 itu mengatakan, belum banyak ormas yang bertemu secara resmi dengan pemerintah untuk membahas konsesi tambang. Maka dari itu, dia menyebut siap menginisiasi pembahasan tersebut. "Ya ini, makanya kita inisiasi," kata Aqil.

Menurut dia, sudah selayaknya ormas keagamaan mendapatkan konsesi tambang. Sebab, kata dia, ormas keagamaan dan tokoh-tokohnya ikut terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan.

Aqil mengatakan selama ini kekayaan sumber daya alam hanya melibatkan segelintir elit yang melahirkan konglomerat dan oligarki. Ketika ormas keagamaan mengelola tambang, menurut dia, itu bisa menciptakan pemerataan ekonomi. "Yang kaya, yang mengelola tambang selama ini telah melahirkan konglomerat, oligarki, sedangkan kita anggota ormas Islam yang berjasa untuk memerdekakan melawan penjajah belum mendapat apa-apa," katanya.

Untuk itu, Aqil menagih keseriusan pemerintah yang menjanjikan izin konsesi tambang tersebut. "Bukan hanya basa-basi. Tapi serius segalanya, fasilitasnya, kemudahan-kemudahan, aturannya jelas, konsesi yang diberikan bukan di lahan yang sudah diambil dagingnya," katanya.

Advertising
Advertising

Lebih lanjut, Aqil berharap pemberian konsesi tambang untuk ormas bisa bertahan selamanya. "Harus selamanya, bukan hanya di era Pak Jokowi. Dan ketika Pak Jokowi berakhir, ganti pemerintah, maka ganti kebijakan. Makanya aturannya harus jelas," kata Aqil.

Pilihan editor: Said Aqil Samakan Konsesi Tambang untuk Ormas dengan Pembagian Harta Rampasan Perang

NANDITO PUTRA

Berita terkait

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

2 jam lalu

Kader Muda Akar Rumput Bikin Petisi Desak PP Muhammadiyah Tolak IUP Ormas Keagamaan

Sejumlah elemen kepemudaan Muhammadiyah adakan petisi minta para elite mereka tak menerima konsesi tambang dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah: IUP Ormas Keagamaan Sejalan dengan Pemerataan Aset di Luar Oligarki

13 jam lalu

PP Muhammadiyah: IUP Ormas Keagamaan Sejalan dengan Pemerataan Aset di Luar Oligarki

Diktilitbang PP Muhammadiyah sebut IUP untuk ormas keagamaan sejalan dengan pemerataan aset di luar oligarki dan membantu beban APBN. Sinyal menerima IUP?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Said Aqil soal Konsesi Tambang untuk Ormas, Gaji dan Tunjangan Kapolda Sumbar

4 hari lalu

Terpopuler: Said Aqil soal Konsesi Tambang untuk Ormas, Gaji dan Tunjangan Kapolda Sumbar

Berita terpopuler bisnis pada Selasa, 2 Juli 2024, dimulai dari pernyataan Said Aqil Siradj soal ormas keagamaan yang mendapatkan konsesi tambang.

Baca Selengkapnya

Said Aqil Samakan Konsesi Tambang untuk Ormas dengan Pembagian Harta Rampasan Perang

4 hari lalu

Said Aqil Samakan Konsesi Tambang untuk Ormas dengan Pembagian Harta Rampasan Perang

Eks Ketua PBNU, Said Aqil Siradj, menilai konsesi tambang untuk ormas keagamaan adalah harta rampasan perang atas upaya merebut kemerdekaan Indonesia

Baca Selengkapnya

IUP Ormas Keagamaan : Muhammadiyah Belum Menolak, PBNU Lanjut Mengelola

8 hari lalu

IUP Ormas Keagamaan : Muhammadiyah Belum Menolak, PBNU Lanjut Mengelola

Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla menyentil pihak-pihak yang menentang keputusan mereka untuk mengelola IUP ormas keagamaan

Baca Selengkapnya

Diskusi Green Islam PPIM UIN Jakarta: Terjadi Degradasi dan Desakralisasi Alam

9 hari lalu

Diskusi Green Islam PPIM UIN Jakarta: Terjadi Degradasi dan Desakralisasi Alam

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengumpulkan para pakar keagamaan dan lingkungan.

Baca Selengkapnya

Sinyal Muhammadiyah Terima IUP Ormas Keagamaan: Kalau Dikasih Tak Boleh Menolak

10 hari lalu

Sinyal Muhammadiyah Terima IUP Ormas Keagamaan: Kalau Dikasih Tak Boleh Menolak

Ihsan Tanjung sebut Muhammadiyah belum menentukan sikap perihal menerima atau menolak izin usaha pertambangan (IUP) oleh ormas keagamaan

Baca Selengkapnya

Terima IUP untuk Ormas Keagamaan, PBNU Berkomitmen Kelola Tambang secara Halal

10 hari lalu

Terima IUP untuk Ormas Keagamaan, PBNU Berkomitmen Kelola Tambang secara Halal

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU berkomitmen akan mengelola tambang dengan ketentuan legal usai menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

PP Muhammadiyah Gelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan, Ada Sinyal Menerima IUP?

10 hari lalu

PP Muhammadiyah Gelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan, Ada Sinyal Menerima IUP?

PP Muhammadiyah tak kunjung nyatakan sikap resmi soal izin tambang untuk ormas. Belakangan justru menggelar Sarasehan Tambang Ramah Lingkungan

Baca Selengkapnya

Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

16 hari lalu

Walhi Dorong Ormas Keagamaan Penolak Izin Tambang Gugat ke MA, Begini Respons PGI dan NWDI

Walhi mendorong ormas keagamaan yang menolak pemberian izin tambang agar menggugat ke Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya